Revisi UU KPK Sebagai Bentuk Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan KPK

• Monday, 9 Sep 2019 - 18:56 WIB

Jakarta - Pakar hukum, Muhammad Rullyandi berpendapat, KPK yang dibentuk sebagai lembaga independen perlu dipertegas dalam kedudukan dibawah lembaga eksekutif, yang cara dan sistem bekerjanya harus independen dalam melakukan fungsi penyidikan dan penuntutan, sehingga tidak dapat diintervensi oleh lembaga kekuasaan manapun.

Sejalan dengan hal tersebut, Rully menegaskan, koordinasi dan supervisi harus dikedepankan baik terhadap instansi terkait maupun sesama instansi penegak hukum dalam upaya pencegahan dan sinergitas penindakan, sehingga tercipta harmonisasi dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Adanya usulan terhadap dewan pengawas yang dibentuk guna memberikan pengawasan penyadapan,  merupakan langkah pencegahan yang diperlukan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan. Sehingga prinsip negara hukum, yakni adanya pembatasan kekuasaan, dapat diwujudkan dalam semangat pemberantasan korupsi, kata Rully l di Jakarta, Senin (9/9/2019)

Usulan lain dalam penyempurnaan yang patut diapresiasi adalah menambah kewenangan KPK untuk menghentikan penyidikan. Adanya putusan pengadilan yang tidak sejalan dengan hasil penyidikan dan pembuktian di KPK, menguatkan urgensi kewenangan penghentian penyidikan demi kepastian hukum

"Pada prinsipnya tidak ada organ kekuasaan negara yang tidak bisa diawasi dan wewenang atribusi KPK hanya bisa dibatasi secara konstitusional oleh pembentuk undang-undang," pungkas Rully.

Seperti diketahui, kesepakatan DPR merevisi UU KPK mendapat reaksi beragam. DPR menganggap revisi diperlukan untuk memastikan KPK bekerja sesuai tatanan hukum dan tidak kebablasan. Namun kalangan aktivis anti korupsi menolak revisi, karena terdapat sejumlah poin yang berpotensi melemahkan lembaga anti rasuah itu. (mus)