Dewan Pengawas KPK Penting Guna Awasi Kinerja KPK

• Wednesday, 11 Sep 2019 - 21:37 WIB

Jakarta - Pembentukan Dewan Pengawas diketahui masuk dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang diusulkan DPR.

Wasekjen DPP PPP Bidang Hukum, Ade Irfan Pulungan, mengatakan, kritikan terhadap pemberantasan korupsi harus dilihat dalam rangka menyempurnakan kelemahan atau kekurangan  yang ada di KPK.

"Bagaimana upaya kita bersama, sebagai bangsa dalam meminimalisir tindak pidana korupsi, ini saya setuju sekali jika memang proses-proses yang dilakukan oleh lembaga yang lebih diutamakan dalam pencegahan-pencegahan. Ketika pencegahan itu diutamakan, tentunya akan menghambat upaya orang yang berencana melakukan korupsi ini harus dimaksimalkan oleh teman-teman yang ada di KPK," jelas Ade Irfan dalam diskusi Media MNC Trijaya FM bertajuk "Perlukah Lembaga Pengawasan Untuk KPK" di D'Consulate Resto & Lounge, Menteng, Jakarta Pusat Rabu (11/09/2019)

Ade sangat menyetujui soal Dewan Pengawas KPK untuk monitoring. Nantinya Dewan Pengawas KPK harus diisi dengan tokoh-tokoh yang memiliki kredibilitas tinggi.

Soal jumlah Dewan Pengawas KPK, Ade Irfan mengusulkan idealnya adalah sembilan orang tokoh.

"Sampai dengan hari ini kita belum melihat secara maksimal, secara utuh apa yang sudah dilakukan terhadap proses pencegahan korupsi. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Apa yang sudah dilakukan KPK dalam pencegahan, yang harus lebih dimaksimalkan hari ini adalah adanya dewan pengawas," terang Ade.

Meski demikian, Ade Irfan Pulungan, berpendapat bahwa yang lebih layak mengontrol adalah masyarakat umum.

Disisi lain, menurut praktisi hukum, Kapitra Ampera, sebaiknya publik tak menganggap kritik terhadap KPK sebagai upaya untuk mendukung koruptor dan membenci KPK.

"Ketika ada masukan, itu untuk kebaikan KPK. Maka Dewan Pengawas KPK itu penting," kata Kapitra.

Namun demikian, pakar hukum tata negara, Prof Juanda, mempertanyakan soal efektifitas Dewan Pengawas KPK. Pengawasan tentu harus dilakukan oleh orang-orang yang berintegritas, berkarakter dan hidupnya tidak lagi melihat hal yang bersifat duniawi.

"Saya melihat maksud dari dewan pengawas yang diusulkan DPR, bahwa KPK selama ini tidak terkontrol, sehingga seolah-olah KPK bertindak sewenang-wenang," ujar Prof Juanda. (mus)