Cukai Naik 23%, Masyarakat Dukung dan Tetap Harapkan Penerapan Simplifikasi

• Friday, 13 Sep 2019 - 20:21 WIB

Jakarta, 13 September 2019 – Hari ini, kabar kenaikan cukai rokok sebesar 23 persen diumumkan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Istana Negara setelah rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo. Hal ini sejalan dengan harapan sejumlah kelompok masyarakat yang telah mengirimkan dukungan kepada Pemerintah RI, khususnya Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, untuk menaikkan cukai rokok secara signifikan. Terima kasih kepada Kementerian Keuangan dan Presiden Jokowi, kenaikan ini lebih tinggi dibandingkan kenaikan cukai tahun 2018 tetapi kenaikan 23 persen ini diharapkan masih bisa naik mencapai titik ideal prosentase cukai yang dapat menurunkan konsumsi rokok. Terlebih lagi, masih menjadi pertanyaan besar apakah Kementerian Keuangan RI untuk menerapkan penyederhanaan tingkat cukai. Pengumuman tersebut akan dituangkan ke dalam Putusan Menteri Keuangan (PMK).

Seperti yang kita tahu, fungsi utama cukai terhadap suatu barang (termasuk rokok) adalah untuk mengendalikan konsumsinya. Data Riskesdas terkini (2018) melaporkan bahwa prevalensi perokok anak terus meningkat membuktikan bahwa sistem kebijakan cukai di Indonesia tidak efektif untuk kepentingan mengendalikan konsumsi; cukai yang rendah, sistem penggolongan tarif cukainya rumit, dan tidak ada penetapan harga minimum, sehingga kenaikan harga selama ini menjadi tidak efektif untuk mengendalikan konsumsi rokok. Fakta ini melanggar amanah UU Cukai pasal 2 ayat 1 UU No. 39 tahun 2007.

 

Dengan kondisi kebijakan yang ada saat ini, (produksi dan) konsumsi rokok akan terus meningkat dan ini mengancam kesehatan, menggerus keuangan keluarga (memiskinkan), dan akan menghambat program kerja membangun SDM Unggul di Indonesia. 

 

Karena itu, empat puluh delapan organisasi dan komunitas masyarakat belum lama ini bersama-sama mengirimkan surat dukungan tentang kenaikan cukai kepada Presiden Joko Widodo dan khususnya Kementerian Keuangan. Empat puluh tujuh organisasi/komunitas tersebut terdiri atas organisasi masyarakat sipil, organisasi profesi kesehatan, komunitas pemuda, dan lembaga riset. Dukungan ini ditujukan agar pemerintah, seperti yang diharapkan, menaikkan cukai dua kali lipat dari PMK tahun 2017 yang hanya sebesar 10-an persen mengingat tidak naiknya cukai dalam PMK 2018, ditambah nilai inflasi yang terjadi. Dan terlebih untuk tahun ini, masyarakat meminta roadmap simplifikasi cukai dikembalikan untuk menjawab kegamangan masyarakat pada perlindungan yang diberikan pemerintah melalui mekanisme cukai.

 

Untuk itu, organisasi dan komunitas tersebut setuju agar pemerintah tahun ini menerapkan tarif cukai yang tinggi dengan maksimal dua jenis penggolongan tarif (mesin dan tangan) untuk semua jenis rokok, untuk menjauhkan anak dari rokok, karena setiap anak yang berhasil kita cegah menjadi perokok, kita telah membantu program SDM Unggul Indonesia.

 

Selain empat puluh delapan organisasi/komunitas tersebut, dukungan juga datang dari 62.000 masyarakat umum Indonesia melalui petisi www.change.org/karenamurah yang terus mendapatkan tambahan dukungan sampai saat ini meskipun polemik mengenai Djarum vs KPAI sedang mengemuka di dunia maya. Ini memberi keyakinan kepada kita bahwa masih banyak masyarakat yang menginginkan anak-anak Indonesia dan keluarga miskin terhindar dari jebakan adiksi nikotin melalui konsumsi rokok dengan memahalkan harga rokok setinggi-tingginya melalui mekanisme cukai.

 

Petisi yang telah mengumpulkan 62.000 dukungan tersebut ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang hari ini dikirimkan secara bersamaan dengan kopi surat dukungan organisasi/komunitas. Diharapkan, seluruh dukungan tersebut dapat menggerakkan Kementerian Keuangan untuk memaksimalkan kenaikan cukai yang akan ditetapkan dalam PMK dalam waktu dekat dengan penambahan aturan simplifikasi demi efektivitas kenaikan cukai sebagai alat pengendali konsumsi.

 

* * *