Ricuh di KPK dan Sikap Para Pimpinannya

• Friday, 13 Sep 2019 - 20:54 WIB
Dok. Foto : Okezone

Jakarta- Lima aliansi massa dari berbagai elemen mengadakan aksi di depan Gedung Merah-Putih KPK, Jakarta Selatan, pada pukul sebelas hingga sore hari ini, (13/9/2019).

Tuntutan mereka sama, yaitu meminta pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan revisi undang-undang KPK dan menuntut Pimpinan KPK, Saut Situmorang untuk mundur.

Sekitar pukul tiga sore, aksi massa semakin tidak terkendali. Massa membakar sejumlah karangan bunga di depan gedung KPK dan juga ban bekas.

Situasi kembali tenang sekitar pukul empat sore. Namun massa lain kembali datang.

Beruntung aksi lanjutan tersebut berlangsung kondisif. Meski salah seorang orator sempat meminta massa aksi untuk melemparkan telur busuk ke arah gedung KPK.

Namun aksi tersebut dapat dicegah, setelah pihak kepolisian yang diwakili oleh Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol Bastoni Purnomo melakukan mediasi kepada perwakilan massa aksi dan salah seorang pegawai KPK.

 

Konferensi Pers Tiga Pimpinan KPK

Usai aksi massa tersebut, tiga pimpinan KPK; Agus Rahardjo, Saut Situmorang, dan Laode M Syarif menggelar konferensi pers kepada awak media.

Agus mengaku sangat prihatin dengan kondisi pemberantasan korupsi yang semakin mencemaskan. Sejumlah tekanan, mulai dari revisi undang-undang KPK hingga seleksi calon pimpinan dinilai telah membawa aroma tidak sedap ke tubuh lembaga antirasuah tersebut.

"Yang sangat kami prihatin dan mencemaskan adalah mengenai RUU KPK, karena sampai hari ini kami draft sebenarnya saja tidak mengetahui. Jadinya rasanya pembahasannya seperti sembunyi-sembunyi," kata Agus.

Lantaran hal tersebut, Agus bersama dua pimpinan KPK lainnya menyatakan akan menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden Joko Widodo. Keputusan tersebut juga didukung oleh ratusan pegawai KPK lainnya.

"Setelah kami pertimbangkan sebaik-baiknya dengan keadaan semakin genting ini. Maka kami pimpinan merupakan penanggung jawab tertinggi di KPK dengan berat hati, pada hari ini Jumat 13 September, kami menyerahkan tanggung kawab pengelolaan KPK kepada bapak Presiden Republik Indonesia," tegasnya.

Saat ini, Agus dan dua pimpinan KPK lainnya hanya akan menunggu perintah dari presiden untuk bisa menentukan sikap terkait polemik yang terjadi.

Agus berharap agar pemerintah mau melibatkan KPK dalam pembahasan revisi undang-undang KPK terbaru.
(FYR)