Indonesia Harus Manfaatkan Iptek dan Teknologi

• Tuesday, 17 Sep 2019 - 19:25 WIB

JAKARTA - Ketua Forum Rektor Indonesia Prof. Yos Johan Utama mengakui hasil riset di Indonesia belum banyak dimanfaatkan oleh dunia industri. Padahal biaya riset yang dikeluarkan baik oleh perguruan tinggi maupun lembaga riset jumlahnya cukup besar, berkisar antara Rp40 triliun hingga Rp45 triliun per tahun.

“Saya mencontohkan Universitas Diponegoro, anggaran riset menghabiskan sekitar Rp132 miliar per tahun. Dengan jumlah perguruan tinggi mencapai 4700, maka bisa dibayangkan betapa besarnya biaya riset yang sudah dikeluarkan, bisa mencapai Rp40 triliun hingga Rp45 triliun pertahun. Lalu mana hasilnya?” tanya Yos Johan.

Yos mengemukakan hal itu saat menjadi narasumber Focus Group Discusion (FGD) ke-2 bertajuk “Mengukuhkan Kebangsaan yang Berperadaban: Menuju Cita-Cita Nasional dengan Paradigma Pancasila”, dalam FGD Aliansi Kebangsaan di Jakarta, Jumat (13/9/2019.

Yos Johan mengakui, untuk menjadikan hasil riset masuk dalam tahapan fabrikasi dan dimanfaatkan oleh dunia industri bukanlah masalah gampang. Banyak persoalan yang dihadapi, seperti banyaknya riset yang sifatnya pengulangan, obyek riset kurang membumi, dan lainnya.

Belum lagi persoalan yang dihadapi para peneliti di lapangan. Hingga kini para peneliti masih disibukkan dengan pelaporan yang sifatnya administratif seperti penggunaan atau alokasi anggaran penelitian. Masalah tersebut menjadikan peneliti kurang fokus pada kegiatan risetnya.

“Memang ada upaya memangkas birokrasi, tetapi implementasinya belum. Kementerian keuangan masih mewajibkan hal-hal yang sifatnya administratif pada para dosen dan peneliti saat menggunakan anggaran penelitian dari negara,” jelasnya dalam diskusi yang mengangkat topik “Pembangunan Ranah Material-Teknological (Tata Sejahtera)”.

Belum lagi kewajiban perguruan tinggi merawat paten yang didapat. Satu hak paten, biaya perawatannya sekitar Rp5 juta. Jika satu perguruan tinggi memiliki paten 200, maka biaya pemeliharaan paten tentu sangat besar dan membebani perguruan tinggi.

Berbagai persoalan tersebut lanjut Yos Johan harus segera diselesaikan. Indonesia harus memiliki garis nyata untuk menjadi pedoman pembangunan yang berbasis pemanfaatkan teknologi dan hasil riset.

“Pendek kata jangan kita terjatuh karena sarung sendiri. Harus ada orang yang berani membuka dan membuat lompatan. Karena waktu strategis kita semakin habis,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo memaparkan selama pemanfaatan iptek dan inovasi rendah, maka sulit bagi Indonesia untuk bisa menuju tingkat kemajuan yang signifikan.

“Peran iptek dalam berbagai lini pembangunan amat diperlukan. Lautan Indonesia yang luas membutuhkan sentuhan pengembangan teknologi dan industri kemaritiman. Tanah yang subur membutuhkan bioteknologi dan agroindustri. Belum lagi sektor-sektor lain yang juga butuh sentuhan iptek,” tukasnya.

Untuk mengatasi problem tersebut, Pontjo menilai pentingnya penguatan lembaga pendidikan dan lembaga riset untuk menghasilkan riset-riset yang memang banyak dibutuhkan oleh dunia usaha dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sayangnya, riset di Indonesia terlalu memusat pada lembaga riset negara sehingga kurang ada terobosan untuk membawa aktivitas dan hasil riset ke jantung masyarakat. Riset harus menjadi bagian organic dari dunia usaha.

“Pengembangannya bukan ditempuh dengan menambah terus lembaga riset negara tetapi harus mendorong pembudayaan riset-inovasi di dunia usaha dengan berbagai kerangka kebijakan fiscal seperti insentif pajak dan permodalan,” ulasnya. (ANP)