Diduga Ada Kecurangan, Anies Diminta Tinjau Kembali Lelang Beton di BPPBJ

• Monday, 7 Oct 2019 - 10:59 WIB

Jakarta - Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I) mempertanyakan kinerja Kepala Inspektorat Pemprov DKI, Michael Rolandi C. Brata, terkait kisruh soal dugaan "pelanggaran" dalam lelang e-Katalog Pengadaan Barang Kategori Beton yang diselenggarakan Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) Pemprov DKI Jakarta.

Pasalnya, hingga kini pengawas internal Pemprov DKI itu terkesan tutup mata, tanpa pernah memerika Kepala BPPBJ DKI Blessmiyanda. 

Ketua Divisi Hukum KP3I, Renhad P. memaparkan, dokumen surat permohonan BPPBJ DKI yang berisi 'Permohonan Penambahan Kategori' pada Katalog Lokal di BPPBJ DKI kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), tidak bisa menjadi dalil pembenar atas pelanggaran prosedur yang dilakukan Bless.

"Itu (surat jawaban LKPP) justru memperkuat bukti jejak pelanggaran yang sistematis, yang direncanakan BPPBJ. Karena, surat LKPP menekankan bahwa perusahaan Penyedia Katalog Elektronik mutlak harus berbadan usaha Prinsipal Produsen atau mata rantai pasok terdekat dari Prinsipal alias agen Prinsipal," kata Renhad kepada wartawan, di kawasan Utan Kayu, Jakarta Timur, Minggu (6/10/2019).

Renhad menjelaskan, mengacu pada surat jawaban LKPP kepada BPPBJ DKI, mestinya yang dilakukan seleksi terlebih dahulu adalah perusahaan-perusahaan Prinsipal Produsen. 

Apabila Prinsipal Produsen tidak ada yang memenuhi syarat, atau dengan kata lain jika tidak tersedia Perusahaan Prinsipal Produsen, baru kemudian BPPBJ boleh menyeleksi perusahaan penyedia jasa yang memiliki izin usaha jasa konstruksi dan sertifikat badan usaha.

"Tetapi ini kan tidak, tahapan seleksi atau evaluasi terhadap Prinsipal Produsen untuk kategori Beton, Precast dan Beton Rapid Setting tidak pernah dilakukan, dan BPPBJ langsung meloloskan perusahaan jasa konstruksi," beber Renhad.

Padahal, Renhad mengungkapkan, dalam catatan KP3I, dari 35 perusahaan yang lolos e-Katalog Lokal, jelas terdapat beberapa perusahaan Prinsipal Produsen Beton, Precast dan Rapid Setting sebagaimana ketentuan Pasal 13 huruf F Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Katalog Elektronik. 

"Tapi, anehnya, Katalog Lokal untuk Beton, Precast, dan Beton Rapid Setting dokumen persyaratannya berubah sendiri. Bukan Prinsipal Produsen atau Distributor/Agen," ungkap Renhad.

"Lagi pula, ini kan Ibu Kota Jakarta, di sini ada banyak perusahaan Penyedia Katalog Elektronik berbadan usaha Prinsipal Produsen atau mata rantai pasok terdekat dari Prinsipal alias agen Prinsipal, sebagaimana perintah LKKP. Kalau di daerah, mungkin bisa jadi Prinsipal Produsen tidak tersedia," cetus Renhad.

Sementara itu, Kepala BPPBJ Pemprov DKI Jakarta, Blessmiyanda membantah pihaknya disebut melakukan pelanggaran dalam proses Katalog Lokal. Dia mengaku, semua telah sesuai prosedur LKPP RI. Termasuk, perihal sasaran penyedia barang/jasa konstruksi.

"Untuk katalog beton adalah terpasang, sesuai UU Jasa Konstruksi adalah yang memiliki IUJK (izin usaha jasa konstruksi) yang memiliki SBU (sertifikat badan usahan)," kata Bless saat dikonfirmasi wartawan, Minggu, (6/10/2019) sore.

Bless menjelaskan, untuk pengadaan barang terpasang, masalahnya produsen harus juga memiliki IUJK. "Kalau ada boleh, nggak masalah. Faktanya, ada nggak produsen yang punya IUJK?. Rata-rata mereka hanya punya izin industri tidak punya IUJK," katanya.

Bless menambahkan BPPBJ sebelumnya sudah menyeleksi perusahaan-perusahaan Prinsipal Produsen, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan LKPP Nomor 11/2018. Dan mereka tidak ada yang memiliki IUJK.

"Pasti (diseleksi) pak, pemilihan penyedia kan dilakukan terbuka melalui portal LPSE dan jakarta.go.id. Siapa pun penyedia yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan memiliki kemampuan dapat diterima," ucap Bless.

Tidak hanya itu, Bless kemudian juga menyerang balik, dengan menuding KP3I berkolaborasi dengan salah satu peserta penyedia.

"Itu KP3I adalah ngomong aja direkturnya, kan ada indikasi hubungan dengan penyedia," tuding Bless.

Sementara itu, Anggota DPRD DKI, Riano P Ahmad menyayangkan permasalahan ini mencuat ke publik, akibat prosedur lelang kategori beton yang disinyalir tidak sesuai aturan LKPP. 

Mantan Ketua Komisi A DPRD DKI periode 2014-2019 ini meminta BPPBJ DKI selaku penyelenggara proyek untuk membatalkan lelang tersebut.

"Dewan meminta Gubernur segera memerintahkan BPPBJ agar proyek itu dibatalkan. Karena Gubernur akan ikut bertanggung jawab bila lelang ini terbukti bermasalah di kemudian hari," kata Riano kepada wartawan di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (24/9/2019) kemarin.

Anggota Fraksi PAN ini tidak ingin Gubernur DKI Anies Baswedan ikut terseret kasus hukum akibat ulah anak buahnya.

"Sebab, ini saya melihat ada indikasi monopoli proyek dengan oknum kontraktor-kontraktor pemain lama. Sehingga aturan persyaratan lelangnya terkesan dibuat longgar," terang Riano. (faz)