Konsolidasi BEM Se-Jawa Barat : Gerakan Mengawal Pemerintahan Harus Berlandaskan Kajian

• Monday, 7 Oct 2019 - 13:18 WIB

Bandung – Badan Eksekutif Mahasiswa yang berada di Provinsi Jawa Barat, menggelar konsolidasi di Bandung Technopark, Kampus Telkom University, Bandung.

Konsolidasi itu mengatasnamakan "Gerakan Mahasiswa Jawa Barat Menggugat". Salah satu hasil konsolidasi adalah mengajak seluruh BEM di seluruh Indonesia untuk menyelaraskan dan mempersatukan gerakan.

Hal itu dikatakan Presiden Mahasiswa BEM Telkom University selaku tuan rumah, yang juga perwakilan Gerakan Mahasiswa Jawa Barat Menggugat, Yusuf Sugiyarto, dalam keterangannya, Minggu (6/10/2019).

Presiden Mahasiswa Telkom University, Yusuf Sugiyarto menyatakan, pergerakan mahasiswa masih butuh penyempurnaan. Meski agenda pergerakan mahasiswa dalam trend positif, tapi pelaku gerakan perlu membuka kritik internal. Karena jelas dalam gerakan mahasiswa masih ada sekat-sekat, sehingga perlu ada persatuan agar pergerakannya berbuah kemenangan mutlak.

Selain itu, ia juga mengatakan, beberapa pergerakan yang terjadi kemarin menunjukkan hal positif, bahwa aksi mahasiswa telah kembali menjadi parlemen jalanan.

"Pergerakan mahasiswa sebagai parlemen jalanan diperlukan untuk mengkritik secara substansial dari DPR dan Pemerintah, tanggung jawab bersama, jangan sampai hanya menjadi euforia sesaat tetapi menjadi budaya mahasiswa untuk terus mengisi ruang opisisi dengan gerakan intelektual," ujarnya.

Ia juga berharap gerakan BEM tetap dipertahankan sampai kapanpun dalam kooridor rel kemurnian mahasiswa, sambil tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta selalu konstruktif membangun peradaban bangsa kedepan.

"Kami serius akan konsisten mengawal pemerintah dan DPR kedepan, dengan tetap menjunjung tinggi keutuhan dan persatuan Bangsa Indonesia, serta dengan niat tulus ikhlas untuk kedaulatan Bangsa Indonesia kedepan," ujarnya.

Lebih lanjut Yusuf Sugiyarto menyampaikan, sudah saatnya mahasiswa selaku insan akademis serius mengawal pemerintah, mengingat oposisi sejati hanya berjuang untuk rakyat.

"Dalam waktu dekat kami bersama pakar hukum dan ilmu politik akan mengkaji langkah terbaik dalam isu UU-KPK, termasuk judicial review. Selanjutnya dalam jangka panjang kami akan mengawal pemerintah dengan mengkaji semua permasalahan fundamental negara, Indonesia harus berdaulat," tegasnya.

Konsolidasi ini dihadiri oleh 21 BEM diantaranya :

1. Telkom University

2. Universitas Pasundan

3. Universitas Siliwangi

4. IAID Ciamis

5  Univeritas Al-Ghiffari

6. Ekuitas

7. Universitas Nurtanio

8. STAIPI

9. Universitas Jendral Ahmad Yani

10. IPI Garut

11. Universitas Garut

12. Universitas Galuh Ciamis

13. STIKES Ahmad Yani

14. BSI

15. STIMLOG

16. Universitas Islam Bandung

17. Universitas Padjajaran

18. STAI Baitu Aqrom

19. Universitas Perjuangan

20. Sekolah Tinggi Hukum Garut

22. Telkom University

23. Universitas Pasundan

24. Universitas Siliwangi

25. IAID Ciamis

26. Univeritas Al-Ghiffari

27. Ekuitas

28. Universitas Nurtanio

29. STAIPI

30. Universitas Jendral Ahmad Yani

31. IPI Garut

32. Universitas Garut

33. Universitas Galuh Ciamis

34. STIKES Ahmad Yani

35. BSI

36. STIMLOG

37. Universitas Islam Bandung

38. Universitas Padjajaran

39. STAI Baitu Aqrom

40. Universitas Perjuangan

41. Sekolah Tinggi Hukum Garut

42. STAI Al-ma'arif Ciamis

Dan dihadiri sebanyak 52 orang peserta, berlangsung selama 1 hari. Terdapat 5 point hasil konsolidasi, yaitu :

1. Gerakan Mahasiswa Jawa Barat Menggugat, berkomitmen melanjutkan 7 tuntutan tuntaskan reformasi

2. Gerakan Mahasiswa Jawa Barat Menggugat, berkomitmen akan terus mengawal seluruh proses penolakan RUU KPK sampai tahapan Judicial Review

3. Gerakan Mahasiswa Jawa Barat Menggugat, menuntut kepolisian untuk menjamin tidak adanya lagi tindakan represif terhadap demonstran

4. Gerakan Mahasiswa Jawa Barat Menggugat, mengajak seluruh aliansi BEM di Indonesia untuk menyelaraskan gerakan dan merumuskan PERSATUAN.

5. Gerakan Mahsiswa Jawa Barat Menggugat, akan serius mengawal pemerintah dengan landasan kajian permasalahan kedaulatan Bangsa dan Negara. (mus)