Wacana Peleburan Kemenlu dan Kemendag, Arya Sandhiyudha: Bukan Pembenaran Pilih Menlu Pedagang

• Monday, 7 Oct 2019 - 22:11 WIB

Jakarta - Jelang penyusunan Kabinet periode kedua Presiden Jokowi, terdapat wacana peleburan Kementerian Luar Negeri dengan Kementerian Perdagangan.

Melihat dua Kementerian tersebut memiliki tupoksi yang berbeda dan sama-sama penting, Direktur Eksekutif The Indonesian Democracy Initiative (TIDI) Arya Sandhiyudha menilai wacana penggabungan itu bukan kebijakan yang tepat.

"Salah satu arahan utama kebijakan luar negeri era Presiden Jokowi adalah diplomasi ekonomi. Saya kira penting memastikan pujian verbal terhadap Indonesia di dalam pergaulan internasional juga selaras dengan jumlah surplus dalam neraca perdagangan, foreign direct investment (FDI), dan ragam indikator terukur sektor ekonomi," kata Arya dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (7/10/2019)

Arya Sandhiyudha, penerima gelar Doktor Bidang Ilmu Politik dan Hubungan Internasional dari Istanbul University, Turki memahami adanya rencana tersebut untuk menghidupkan kembali agenda diplomasi ekonomi.

"Beberapa periode sebelumnya Kemlu punya Ditjen Hubungan Ekonomi Luar negeri (HELN), sepertinya Presiden Jokowi melihat pentingnya menghidupkan lagi secara struktural agenda diplomasi ekonomi, bahkan dalam nomenklatur Kementrian. Tentu saja yang kita harapkan di negara yang menjadi pasar tradisional kita surplus, meningkat signifikan, dan di negara yang ekspornya sempat melorot kita berbenah," papar Arya yang juga dikenal sebagai pengamat politik internasional.

“Jangan positioning kita secara kehadiran di forum internasional, serta persepsi kepemimpinan tradisional di lingkar konsentris utama: ASEAN, plus 3, juga plus mitra wicara. Ternyata kita dalam neraca perdagangan dan FDI kalah bersaing dengan banyak negara di kawasan. Sepertinya Presiden Jokowi ingin diplomasi kita mendapatkan manfaat ekonomi selaras dengan persepsi marwah kita yang positif," imbuhnya.

Arya juga memberi pandangan, esensinya bukan pada perubahan nomenklatur, tapi penguatan fungsi struktural di dalam Kemenlu dan peningkatan capaian kinerja Kemlu. Ini juga sinyal untuk DPR RI, Komisi I utamanya, perlu mengawasi dan mendukung agenda Kemlu.

“Sepertinya lebih ke penguatan fungsi diplomasi ekonomi di Kemenlu. Jadi untuk agenda perdagangan luar negeri nanti leading sector nya Kemenlu untuk memudahkan garis koordinasi. Agenda negosiasi perjanjian perdagangan Internasional nya yang dipindahkan,” tutup Arya. (mus)