Indonesia Layak Anak Jadi PR Menteri PPPA yang Baru 

• Tuesday, 29 Oct 2019 - 18:27 WIB

Jakarta – Kedua mata Mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yambise tampak berkaca-kaca saat harus memberikan sepatah-dua patah kata dalam acara pisah-sambut Menteri PPPA yang baru, (24/10/2019). 

Ia tak kuasa menahan haru karena harus meninggalkan orang-orang yang selama ini membantunya dalam mewujudkan sejumlah program kerja di kementerian PPPA selama lima tahun terakhir kepemimpinannya (2014-2019). 

“Masih ada PR (pekerjaan rumah),” kata Yohana dengan nada suara yang sedikit mengambang. “Mohon ibu menteri, agar bisa dilanjutkan program-program yang baik.” 

Yohana lantas memaparkan program-program PPPA—pada periode kepemimpinannya—agar bisa dilanjutkan I Gusti Bintang Darmavati—yang dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Kabinet Indonesia Maju. 

Program-program tersebut, antara lain; kelanjutan Rencana Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), mewujudkan Indonesia Ramah Anak, Indonesia Layak Anak (Idola), serta menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. 

Meminjam istilah Kementerian PPPA, “Idola 2030”, menjadi satu ikhwal yang paling ditekankan Yohana. Program tersebut menargetkan seluruh kota di Indonesia dapat memenuhi standar layak anak pada tahun 2030. 

Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA menginisiasi program Idola dengan menggelar Rakor Percepatan Kota Layak Anak (KLA) bersama 128 kabupaten kota pada 15-17 Oktober 2018 silam. 

Saat ditemui MNCTrijaya.com di Semarang, Jawa Tengah, Deputi Menteri PPPA Bidang Tumbuh Kembang Anak, Lenny N Rosali mengatakan, penyelenggaraan KLA merupakan komitmen negara untuk menjamin perlindungan anak. 

Hal tersebut, menurutnya, sudah sesuai dengan amanat UUD tahun 1945 pasal 28 B ayat (20). Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

“Selain itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat 2 juga disebutkan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia,” kata Lenny di Semarang, Jawa Tengah, (15/9/2019). 

Di kancah internasional, Indonesia juga turut menunjukkan komitmen perlindungan anak dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. 

Pemerintah lalu mengejawantahkan komitmen tersebut dengan membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak, dan diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah melalui pembangunan kabupaten/kota layak anak. 

Komitmen dan Perwujudan 
Saat ini, upaya Kementerian PPPA dalam mewujudkan KLA atau Idola mulai menunjukkan hasilnya. Tercatat dari total 415 kabupaten, 93 kota dan 34 provinsi yang ada di Tanah Air, sebanyak tiga kota besar, yakni Surakarta, Denpasar, dan Surabaya sudah menyandang gelar Utama. 

“Utama ini satu tingkat di bawah gelar KLA. Jadi, ada tingkatan-tingkatan menuju KLA. Mulai dari Pratama, Madya, Nindya, Utama dan terakhir KLA,” terang Lenny. 

Berdasarkan catatan terakhir Kementerian PPPA, sebanyak 135 kabupaten sudah menyandang gelar Pratama, 86 kabupaten/kota mendapat gelar Madya, sementara sisanya sebanyak 23 kabupaten/kota meraih gelar Nindya. 

Kabupaten/kota yang terakhir mendapatkan gelar Nindya adalah Semarang, Sleman, dan Balikpapan. MNCTrijaya.com sempat mendapat kesempatan untuk mengunjungi ketiga kota tersebut pada 15-21 September 2019 lalu. 

Dalam kunjungan pertama kami di Semarang, tercatat sejumlah fasilitas publik ramah anak sudah hadir di sana. Mulai dari Puspaga (Pusat Pembalajaran Keluarga), sekolah ramah anak (SRA), hingga Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) sudah tersedia. 

Di bidang kesehatan anak, Semarang juga mengembangkan fasilitas pelayanan kesehatan yang ramah anak, seperti Puskesmas Ramah Anak. Selain itu, ada juga Pengembangan Kampung Anak Sejahtera untuk mendukung penurunan stunting dan fasilitas ruang ASI. 

Ada juga Forum Anak guna memperkuat peran anak sebagai pelapor dan pelopor program anti-perundungan di lingkungan sekolah. Anak-anak juga sudah mulai dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. 

Walikota Semarang, Hendrar Prihadi mengatakan, Semarang secara berturut-berturut melakukan pengembagan terhadap komitmen kota ramah anak sejak tahun 2017. 

“Tahun 2017 kami baru dapat gelar Pratama. Tapi tahun 2018 kami meningkat jadi Madya. Terakhir sekarang ini (2019) kami dapat gelar Nindya,” katanya. 

Saat kunjungan selanjutnya ke Sleman dan Balikpapan, kami juga disuguhkan pemandangan serupa. Tiga komponen utama, mulai dari Puspaga, SRA, RBRA hadir di sana. Termasuk juga program-program lain yang fokus terhadap kesehatan dan perlindungan seperti Puskesmas Ramah Anak dan Forum Anak. 

Namun demikian, kata Lenny, yang menjadikan tiga kota tersebut layak menyandang gelar Nindya bukanlah karena adanya komponen-komponen itu. Melainkan karena komitmen ketiganya dalam memberikan ruang dan perlindungan terhadap anak-anak. 

Komitmen tersebut diukur dari menurunnya angka kekerasan pada anak, pernikahan usia muda, dan kasus perundungan di sekolah maupun lingkungan tempat tinggal. 

Peran Keluarga dan PR Bintang Darmavati
Nah, guna mendorong kabupaten/kota lainnya untuk turut berkomitmen memenuhi hak anak seperti Semarang, Balikpapan dan Sleman, Kementerian PPPA akan memberikan penghargaan rutin kepada kota-kota layak anak Indonesia. Dalam setahun, Kementerian PPPA terus memantau perkembangan kota-kota tersebut.

Ada tiga sampai enam kota yang mendapatkan kunjungan kerja Kementerian PPPA dan media nasional setiap tahunnya. Kunjungan kerja dan pengharagaan ini bertujuan agar pemerintah daerah setempat dapat mendorong keluarga, masyarakat, media dan dunia usaha untuk semakin paham pada upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus bagi anak.

"Peran keluarga dalam perlindungan hak anak ini harus menjadi concern. Ada sekitar 69juta keluarga di Indonesia yang diharapkan memiliki komitmen dan pengetahuan yang baik soal pemenuhan hak anak," tutur Lenny.

Pemerintah daerah juga didorong melakukan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang menjamin agar hak-hak anak dapat dipenuhi. Diharapkan dengan begitu, anak-anak dapat terlindungi secara optimal sebagaimana amanat konstitusi.

Hal inilah yang akhirnya membawa Child – Friendly ASEAN menjadikan Indonesia sebagai referensi. Beberapa negara seperti Jepang, Afganistan serta negara-negara lain yang tergabung dalam Colombo Plan juga belajar dari Indonesia tentang pemenuhan hak anak.

Namun demikian, pencapaian Indonesia saat ini belumlah sampai pada target yang ditentukan. Masih tersisa sebelas tahun lagi menuju 2030. Menteri PPPA yang baru, I Gusti Bintang Darmavati punya PR untuk bisa mempercepat progres Indonesia Layak Anak dalam lima tahun ke depan.

Sebab, meski sudah ada beberapa kota yang mendapat gelar Utama untuk program tersebut. Tetapi, hingga saat ini belum ada satu pun kota yang bisa disebut sebagai KLA.

Lantas pertanyaannya, bisakah Bintang Darmavati mewujudkannya? 
(Fajar Yusuf Rasdianto)

#mediakompetisi #penuhihakanak #anakindonesiagembira #KPPPA #IDOLA2030