Andil Besar Pemerintah di Balik Penyesuaian Iuran JKN-KIS

Mutiaraywrdn • Friday, 1 Nov 2019 - 14:35 WIB

Jakarta (01/11/2019) – Ditetapkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, menuai beragam respon dari masyarakat. Besaran iuran yang baru ternyata masih di bawah angka perhitungan iuran yang sesungguhnya.

Menurut review Perasatuan Aktuaris Indonesia (PAI), iuran peserta JKN-KIS segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri kelas 1 seharusnya adakah sebesar Rp 274.204,- per orang per bulan, kelas 2 adalah Rp. 190.639.- per orang per bulan, kelas 3 adalah Rp 131.195,- per orang per bulan. Hasil perhitungan besaran iuran segmen PBPU ini sangat tinggi hingga diperkirakan tidak terjangkau daya beli masyarakat. Oleh karenanya, perlu ada subsidi besaran iuran terhadap segmen PBPU.

“Bisa dikatakan, besaran iuran yang baru ini sudah disubsidi oleh pemerintah, khususnya segmen PBPU. Jadi jangan bilang pemerintah tidak berpihak pada rakyat, justru pemerintah sudah sangat memperhatikan kondisi rakyatnya. Negara justru sangat hadir, selain membayari segmen PBI juga menambah subsidi segmen PBPU,” tutur Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dalam konferensi pers, jumat (1/11).

Hal itu bisa dilihat pada perhitungan berikut ini. Di tahun 2019, total biaya yang dibayar pemerintah untuk segmen PBI sebesar Rp. 48,71 triliun. Dan untuk tahun 2020 pemerintah akan membayari segmen PBI APBM sebesar Rp. 48,74 triliun diluar segmen PBI Daerah. Kemudian untuk PBPU pemerintah akan menyubsidi Rp. 89.00.- per orang untuk kelas 3, Rp. 80.000,- per orang untuk kelas 2, dan Rp. 114.000,- pe orang untuk kelas 1.

Saat ini BPJS Kesehatan berupaya menguatkan peran FKTP sebagai gate keeper  melalui penerapan rujukan horizontal secara bertahap. Rujukan horizontal merupakan mekanisme rujukan FKTP ke jejaringnya maupun rujukan antar FKTP ke FKTP lain peserta jejaringnya yang memiliki kemampuan dan kelengkapan sarana prasarana yang dibutuhkan.

“Diharapkan dengan demikian, peserta bisa memperoleh pelayanan secara tuntas di FKTP dan angka rujukan ke rumah sakit bisa dikendalikan. Upaya ini juga diharapkan bisa memangkas antrian peserta di rumah sakit,” kata Fachmi.

Dari semua penjelasan itu, BPJS Kesehatan akan memastikan peningkatan kualitas layanan di fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan. Bagi masyarakat yang mendapatkan perlakuan pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan dapat menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 1500 400.