Dana Pokir Tembus 45 M, KPK Warning Pemkot dan DPRD Kendari

• Tuesday, 5 Nov 2019 - 08:14 WIB

Kendari - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan DPRD dan Pemerintah Kota Kendari atas usulan dana pokok-pokok pikiran (Pokir) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020.

Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) KPK Fungsional Koordinator Wilayah (Korwil) VIII, Edi Suryanto, menjelaskan bahwa dana Pokir diusulkan oleh DPRD, dari hasil turun ke daerah pemilihan untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat.

"Dari hasil turun ke lapangan itu dimasukan ke RAPBD 2020," ujar Edi melalui sambungan telepon kepada mnctrijaya Kendari, Senin (4/11/2019).

Edi melihat Dana Pokir yang telah diusulkan ke RAPBD 2020, jumlahnya terlalu besar yakni Rp.45 miliar dari seluruh anggota DPRD kota Kendari yang berjumlah 35 orang. Meskipun besar atau kecilnya jumlah dana Pokir adalah hal yang relatif, Namun Edi khawatir proses pokir tidak melalui mekanisme pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa/Kecamatan.

"Kalau itu tidak dibahas melalui Musrenbang itu tidak benar, itu ibaratnya potong kompas kan," terang Edi.

Dengan adanya indikasi tersebut, KPK  memberikan peringatan kepada Pemerintah Kota dan DPRD Kota Kendari. Intinya pada saat realisasi,  dewan jangan ikut-ikutan mengganggu pemerintah kota untuk pelaksanaannya. Domain dewan menerima aspirasi kebutuhan masyarakat dan merencanakan, sedangkan pemkot  melaksanakannya.

"Kitakan mencegah, makanya kami beri peringatan jangan sampai ada penyalahgunaan anggaran Pokir," terang Edi.

Edi menyinggung kasus pidana yang terjadi akibat dana porkir di beberapa daerah di Indonesia, Kata Edi, dana pokir kerap dimanfaatkan oleh orang-orang terdekat anggota dewan.

"Bahasa kasarnya bagi-bagi proyek. Kalau dia ada indikasi feedback dari pelaksana kepada para anggota dewan, yah jelas tindak pidana korupsinya disitu, dan biasanya sudah direncanakan oleh anggota dewan untuk menerima keuntungan pribad," katanya.

"Kalau memang masih bisa dicegah yah KPK akan mencegah, kalau ngak, yah tau sendirilah nanti kalau memang masa harus penindakan," tutup Edi. (Iriawan)