KPK Warning Soal Dana Pokir, Ini Respon Walikota dan DPRD Kendari 

• Wednesday, 6 Nov 2019 - 08:14 WIB

Kendari - Warning KPK mengenai masuknya dana Pokir dewan kota Kendari di R-APBD 2020, mendapat respon Walikota Kendari H. Sulkarnain K.

Sulkarnain menjelaskan, dana pokir yang diusulkan DPRD merupakan sebuah hal yang legal, namun perlu dipastikan bahwa realisasi pokir kedepan benar-benar dikawal dan dilaksanakan dengan baik.

"Yang harus kita catat itu tidak boleh fiktif, dan dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan dan betul-betul sampai kepada masyarakat itu yang kita inginkan," jelasnya saat ditemui Mnctrijaya Selasa, 5/11/2019.

Sementara di tempat terpisah, DPRD  Kota Kendari mengapresiasi kekhawatiran KPK terkait dana pokok-pokok pikiran (pokir) yang diusulkan dalam R-APBD 2020.

Apresiasi diberikan oleh Ketua DPRD Kota Kendari, Subhan ST, kepada Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) KPK Fungsional Koordinator Wilayah (Korwil) VIII yang telah mengingatkan DPRD agar  berhati-hati dalam mengelola dana Pokir yang nominalnya mencapai Rp.45 miliar tersebut.

Subhan menegaskan DPRD Kendari selalu berusaha agar bekerja sesuai  tupoksinya dan bertindak sesuai kewenangan yang dimiliki.

Subhan menjelaskan bahwa dana pokir yang diusulkan di R-APBD 2020, merupakan usulan masyarakat lewat DPRD agar dapat menjadi program pemerintah kota. Ia menjamin DPRD  tidak akan ikut campur dalam realisasi program, namun tetap mengawasi agar program tersebut dapat terealisasi dengan baik.

Usulan-usulan masyarakat tersebut, kata Subhan dapat dilakukan melalui pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrembang), reses DPRD (menjemput aspirasi dengan mengumpulkan masyarakat) bertemu langsung di rumah masyarakat maupun pertemuan yang dilakukan dengan tak disengaja. Dengan aspirasi yang masuk itu, DPRD tak langsung mengusulkan begitu saja, namun lebih dulu dilakukan peninjauan langsung untuk memastikan apakah yang diusulkan ini benar adanya, dan benar-benar dibutuhkan masyarakat.

"Inilah yang kita catat kemudian kita komukasikan dengan pemerintah kota, maka sudah menjadi tugas kami untuk diperjuangkan pada saat pembahasan anggaran," terang Subhan, saat ditemui di ruang kerjanya.

Subhan menambahkan sebagai legislator, DPRD memiliki salah satu tugas untuk mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat di setiap dapil.

"Jadi memang dana pokir yang dimasukan, semuanya merupakan usulan dari masyarakat baik anggota DPRD baru maupun lama (Incumben). Itu adalah masukan dari masyarakat ke DPRD dan kita teruskan ke Pemerintah Kota dengan harapan dapat menjadi program," tambahnya.

DPRD Kota Kendari sebagai wakil  masyarakat selalu berusaha agar apa yang menjadi aspirasi masyarakat dapat didorong menjadi program, sehingga diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di Kota Kendari.

"Insyaallah kami akan terus mengawal program-program ini dan tetap mengedepankan mekanisme yang seharusnya. Untuk itu, realisasi dana pokir selanjutnya dapat diawasi dan masyarakat dapat mengambil bagian, sebab usulan dana pokir ke R-APBD 2020 merupakan kumpulan berbagai aspirasi masyarakat melalui DPRD", tutup Subhan. (Iriawan)