Ketua Umum Langgar AD/ART, 7 Badan Pengurus Daerah GINSI Gelar Munaslub

• Wednesday, 13 Nov 2019 - 12:58 WIB

Bali - Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) mengadakan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) di Grand Mega Resort, Kuta, Bali Rabu (13/11/2019).

Munaslub tersebut dilakukan, sesuai hasil pertemuan tujuh Badan Penguruh Daerah (BPD) GINSI yang meminta diselenggarakannya Munaslub.

Permintaan itu terkait dengan diberhentikannya Sekjen GINSI Erwin Taufan, oleh Ketua Umum Anton Sihombing beberapa waktu lalu.

Ketujuh ketua BPD GINSI yakni Capt. Subandi (DKI), Habibudin (Banten), Dianto (Sumut), Romzy Abdat, (Jatim), Abidin (Sulsel), Jhoni (Riau), Budiatmoko (Jateng) juga menandatangani mosi tidak percaya terhadap Ketua Umum GINSI Anton Sihombing yang dianggap melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Anton dianggap telah melakukan pelanggaran organisasi, diantaranya tidak melakukan Rapat Kerja Nasional, rapat pimpinan selama periode berjalan hingga hari ini ,tidak ada kegiatan sesuai AD/ART yang sudah ditetapkan, dan melakukan pemecatan secara sepihak tanpa menggelar musyawarah atau rapat pleno secara sah.

"Ada sekitar 13 poin pelanggaran secara organisasi terhadap ketua yang lama, dan itu dimusyawarahkan ada surat pernyataannya ditanda tangani oleh setiap BPD. Pelanggaran mendasar itu diantaranya tidak ada rakernas, tidak ada kegiatan-kegiatan sesuai AD/ART nya dan melakukan pemecatan sepihak, tanpa ada musyawarah atau pleno," Ujar Plt Ketua Umum BPP GINSI Erwin Taufan.

Munaslub tersebut dilakukan untuk memilih Ketua umum GINSI yang baru, kemudian penyusunan AD/ART dan penyusunan pengurus GINSI yang baru. Pemilihan Ketua Umum GINSI akan dilakukan secara aklamasi dengan calon dari tujuh Badan Pengurus Daerah(BPD) GINSI.

Ketua badan pengurus daerah Ginsi DKI Jakarta, Capt Subandi mengatakan, munaslub sendiri tercapai berkat persetujuan sepuluh BPD Ginsi yang ada di seluruh Provinsi di Indonesia.

"Munaslub ini merupakan peryataan sikap terkait kepemimpinan ketua umum Ginsi, Anton Sihombing yang kerap melanggar AD/ART organisasi, salah satunya memberhentikan sekretaris jenderal dengan alasan yang tidak rasional," kata Subandi, Rabu (13/11/2019).

Subandi menambahkan, apa yang dilakukan oleh Anton Sihombing secara langsung sudah mencedarai kader Ginsi yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Pasalnya, Anton sudah memecat beberapa pengurus di tingkat Badan Pengurus Pusat (BPP) dan juga beberapa ketua BPD.

"Jika ini dibiarkan akan menciptakan hubungan yang tidak harmonis dan berdampak pada organisasi, saling curiga di tingkat internal terjadi. Sehingga membuat marwah Ginsi tercemar," ujarnya.

Pemecatan sepihak Sekjen GINSI Erwin Taufan oleh Ketua Umum Anton Sihombing menyebabkan perpecahan internal dan justru mengangkat Erwin Taufan sebagai Plt Ketua Umum BPP GINSI.

Diketahui GINSI memiliki pengurus 10 BPD yakni Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, BPD DKI Jakarta, Jawa Tengah, Banten, Riau, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Sumatera Barat, dan berdasarkan kesepakatan bersama peserta Munaslub, telah disepakati dan didukung oleh 7 dari 10 DPD GINSI, H Captain Subandi sebagai Ketua Umum BPP (Badan Pengurus Pusat) GINSI Periode 2019 - 2024 menggantikan Anton Sihombing. (faz)