Anggota Komisi VI DPR Pertanyakan Status Ahok di Partai Politik

• Thursday, 14 Nov 2019 - 18:06 WIB

Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Amin AK menanggapi kabar mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan menempati posisi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurut Amin, menjadi Komisaris atau direksi di sebuah BUMN itu ada aturannya. Menurut dia, kalau aturan diikuti, siapa pun berhak untuk menempati posisi tersebut.

Anggota Fraksi PKS itu mengatakan, status Ahok sebagai anggota dalam partai politik bertentangan dengan aturan pemilihan komisaris atau direksi BUMN.

Menurut dia, aturan tersebut dibuat untuk menjaga agar tidak ada konflik kepentingan di dalam BUMN.

"Ada aturan yang nanti menjaga BUMN tersebut betul-betul untuk kepentingan bangsa, rakyat, dan negara," kata dia.

Tapi Ahok diketahui merupakan kader PDI-Perjuangan dan sudah jadi anggota partai politik tersebut. Oleh karena itu, Amin mempertanyakan kepatutan seorang anggota parpol tertentu menjabat jabatan di BUMN.

"Kalo orang menjadi kader apalagi pengurus parpol gak boleh menjadi direksi atau komisaris BUMN. Ada aturannya karena nanti bisa menimbulkan conflict of interest," tambah Amin.

Amin juga meminta agar Menteri BUMN Erick Thohir memilih jajaran komisaris dan direksi di BUMN dengan  mendasarkan pada integritas dan kapabilitas seseorang.

"Kami hanya berkeinginan pak menteri BUMN sebagai pemegang saham BUMN yang punya otoritas untuk menentukan direksi dan juga komisaris BUMN memegang teguh prinsip-prinsip GCG, tata kelola perusahaan yang baik untuk semuanya. Semua BUMN. Apalagi BUMN yang strategis," kata Amin.

Komisi VI DPR RI merupakan satu dari 11 (sebelas) Komisi yang ada di DPR RI yang berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 4 November 2014 mempunyai ruang lingkup tugas di bidang perindustrian, perdagangan, standarisasi nasional, investasi, BUMN, serta Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). (faz)