KPUD Jatim Dorong Keterwakilan Perempuan dan Disabilitas Untuk Menjadi Petugas Pemilihan

• Monday, 30 Dec 2019 - 20:03 WIB

Surabaya -  Peran perempuan dan disabilitas akan terus didorong agar terlibat dalam pengisian posisi badan ad hoc penyelenggaraan pilkada, baik pada tingkat PPK maupun PPS dan KPPS. Hal ini disampaikan Rohani, Komisioner KPUD Jawa Timur dari divisi litbang dan SDM. Menurut mantan komisioner KPU Kota Batu tersebut peran perempuan dan disabilitas sudah diamanatkan dalam peraturan yang ada sehingga perlu untuk dilaksanakan

"Dalam aturan memang sudah disampaikan bahwa ada kuota 30 persen untuk perempuan. Dan juga ada peluang bagi disabilitas untuk juga bisa masuk dalam badan ad hoc tersebut," ujar Rohani.

Selama ini memang sulit untuk memenuhi kuota tersebut, namun demikian KPUD Jawa Timur terus berupaya agar nantinya para perempuan bisa terlibat dalam pilkada dengan duduk sebagai anggota PPK, PPS maupun KPPS.

"Selama ini memang sulit untuk mewujudkan kuota tersebut. Banyak hal yang mempengaruhi khususnya dari sisi fisik. Misal kehamilan dan juga kesehatan. Jangan sampai kemudian kita menutup mata terhadap kondisi tersebut karena bisa berbahaya, misal yang tengah hamil. Kita tidak bisa memaksakan mereka jadi anggota badan ad hoc meski telah lolos semua rangkaian seleksi," imbuh Rohani

Sementara itu Subairi dari KPU Surabaya menyatakan bahwa proses rekrutmen anggota panitia pemilihan kecamatan ( PPK ) akan dimulai pada 15 Januari 2020. Nantinya setalah mereka terpilih akan bekerja selama 9 bulan untuk mempersiapkan pilkada pada September mendatang.

"Proses rekrutmen akan dimulai 15 Januari dan proses ini akan memilih anggota PPK termasuk didalamnya tiap PPK harus ada keterwakilan perempuannya. Nantinya tiap PPK akan berisikan 5 anggota," ujar Subairi yang juga mantan Wartawan Koran Sindo.

Secara keseluruhan akan dibutuhkan sangat banyak tenaga dari mulai PPK sampai dengan KPPS dalam pilkada Surabaya. Subairi menambahkan setidaknya lebih dari 30 ribu petugas yang akan terlibat dalam Pemilihan Walikota Surabaya tersebut.

"Cukup banyak petugas yang akan terlibat dalam pilkada Surabaya mengingat jumlah TPS yang juga cukup banyak di Surabaya. Dan hal ini juga mendapatkan perhatian khusus dari KPUD Jatim agar segala proses perekrutan petugas bisa berjalan dengan baik dan mencapa tujuan sukses pelaksanaan Pilwalkot Surabaya," pungkas Subairi. (Hermawan)