Wagub Jatim Temui Bupati Gresik Bahas Banjir Kali Lamong

• Friday, 3 Jan 2020 - 15:51 WIB

Gresik - Wakil Gubernur Jatim, Emil Dardak bersama Pemkab Gresik dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, duduk bersama membahas penanganan jangka panjang banjir Kali Lamong. Pembahasan ini dilakukan di Kantor Bupati Gresik, pada Jumat (3/1).

Menurut Emil, Persoalan banjir Kali Lamong harus segera dicarikan solusi. Sebab jika tidak, maka percepatan pembangunan ekonomi di kawasan terdampak banjir tahunan ini bisa menjadi hambatan bagi percepatan pembangunan Jawa Timur secara umum.

"Kita harus duduk bersama dengan wilayah terdampak untuk mencari jalan keluarnya. Karena banjir ini hampir tiap tahun terjadi sehingga berdampak pada perkembangan ekonomi wilayah terdampak," ujar Emil.

Seperti diketahui, Kali Lamong melintasi wilayah Mojokerto, Gresik, dan Surabaya. Kemarin Kali Lamong meluap dan melumpuhkan sebagian aktivitas masyarakat Gresik sebagai daerah yang paling terdampak.

Dalam rapat yang dihadiri langsung Bupati dan Wakil Bupati Gresi, Emil menjelaskan bahwa dalam penanganan banjir Kali Lamong ada dua cara  yang bisa dilakukan. Pertama, penanganan secara jangka pendek dan kedua,  secara jangka panjang.

"Penanganan jangka pendek telah dilakukan oleh Bupati Gresik dan kita mengapresiasi upayanya sampai hari ini untuk meminimalisir dampak-dampak banjir, tapi kita ingin kedepannya tentunya pak bupati juga bisa disupport," pungkas Emil.

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Emil Dardak, Bupati Gresik Sambari juga menambahkan bahwa penanganan jangka pendek banjir Kali Lamong sudah dilakukan dengan sangat baik oleh tim BPBD Kab. Gresik yang terjun ke lapangan langsung setiap saat. Salah satunya mempersiapkan makanan cadangan seperti sembako dan melakukan penyedotan air dengan memanfaatkan mobil pemadam kebakaran dan lainnya.

Terkait dengan penanganan banjir kali yang memiliki panjang 103 km tersebut, Emil optimis bisa diselesaikan.

 "Apa yang bisa dikerjakan Gresik, provinsi, dan pusat, pasti karena ini menjadi wilayah pusat. Tentu kita berharap pusat siap mensupport dan dengan masuk di Perpres Nomor 80 Tahun 2019 kita optimis," ujarnya. (Hermawan)