JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengevaluasi serta bekerja sama dengan baik dalam pengendalian banjir dan bencana alam. Terutama, di wilayah Ibu Kota dan sekitarnya.

Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota diminta berjalan beriringan dalam menjalankan strategi pengendalian banjir, baik dalam jangka pendek maupun panjang.

"Saya mengajak kita semua untuk mengevaluasi total sistem pengendalian banjir dan bencana alam dari hulu sampai hilir sehingga kita memiliki strategi besar jangka pendek, menengah dan panjang," ujar Jokowi saat menerima sejumlah kepala daerah di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8 /1/2020).

Dia menuturkan, perencanaan terhadap strategi besar sudah dibuat sejak lama, namun diperlukan kerja sama lebih erat dan mendetail dari seluruh pihak untuk dapat menjalankannya. Pada kesempatan itu dia juga memerintahkan perlu rehabilitasi hutan dan lahan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diminta menyiapkan bibit tanaman yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan tersebut. Selain itu diingatkan, penanaman tanaman yang memiliki kemampuan untuk mencegah tanah longsor dan erosi seperti tanaman vetiver yang dapat menahan gempuran aliran hujan deras dan menjaga kestabilan tanah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat di Istana Negara mengenai penanganan dan pencegahan banjir, Rabu (8/1/2020). (Foto: Istimewa).

"Saya kira tanaman vetiver, akar wangi akan saya cari sebanyak-banyaknya bibit dan benih sehingga bisa kita lakukan penanaman terutama di Lebak dan Kabupaten Bogor," ucapnya.

Pada kesempatan itu dia juga meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mempercepat penyelesaian pembangunan Bendungan Sukamahi dan Ciawi di Kabupaten Bogor. Pembangunan kedua bendungan itu merupakan bagian dari rencana induk pengendalian banjir Jakarta.

Kedua bendungan tersebut didesain untuk mengurangi debit air yang masuk ke Jakarta dengan menahan aliran air dari Gunung Gede dan Gunung Pangrango sebelum sampai ke Bendung Katulampa yang kemudian mengalir ke Sungai Ciliwung.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat di Istana Negara mengenai penanganan dan pencegahan banjir, Rabu (8/1/2020). (Foto: Istimewa).

"Meskipun saya tahu progresnya kira-kira mungkin sudah 47 persen, pembebasan tanah juga sudah 95 persen. Tinggal sisanya ini segera diselesaikan," katanya.

Sementara wilayah Ibu Kota, diminta agar penyelesaian proyek sodetan dari Sungai Ciliwung ke Banjir Kanal Timur (BKT) juga dapat diselesaikan segera. Kerja sama yang erat antara Kementerian PUPR dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diharap bisa dilakukan untuk membereskan kendala-kendala yang ada terkait proyek tersebut.

"Saya kira bisa secepatnya dengan Gubernur untuk menyelesaikan masalah pembebasan lahannya. Juga pengerjaan-pengerjaan meneruskan kembali baik normalisasi atau naturalisasi yang ada di sungai-sungai di Jakarta," ucapnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Kemudian, Kepala BNPB Doni Monardo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Banten Wahidin Halim, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya, dan Bupati Bogor Ade Yasin.

Editor : Kurnia Illahi

(Sumber :  Inews.id)