Jakarta - Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) merilis hasil survei pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta yang dilakukan pada 9-16 Februari 2020 lalu.

Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) juga menyebut, sosok kandidat Cawagub DKI Jakarta dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nurmansjah Lubis lebih dikenal dibanding Ahmad Riza Patria dari Partai Gerindra.

Direktur LKSP Astriana B. Sinaga mengatakan, dari 400 responden yang disurvei, sebanyak 55,4 persen mengenal sosok Nurmansjah Lubis, sedangkan 16,5 persen mengenal Ahmad Riza Patria. 

Selain menyebutkan dua nama kandidat tersebut, beberapa tokoh yang pernah bertarung di Pilkada DKI juga disebutkan oleh para responden.

“Sebanyak 61 persen responden mengaku tahu ada pemilihan Wagub DKI Jakarta di DPRD dan 39 persen mengaku tidak tahu,” kata Astriana di Restoran Warnong, Jalan Kebon Sirih, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat (21/2/2020) petang.

Dalam survei yang dilakukan pada 9-16 Februari 2020 lalu, responden menyebutkan tokoh lain di antaranya Sandiaga Uno, Djarot Saiful Hidayat, Ahmad Heryawan dan Agus Harimurti Yudhoyono.

Hasil survei tersebut juga menunjukkan 41 persen responden memilih kandidat Cawagub DKI karena faktor integritas, sedangkan kemampuan memimpin 38 persen.

“Selain faktor kecocokan dengan Gubernur DKI Jakarta 14 persen dan kedekatan dengan warga tujuh persen. Nurmansjah Lubis unggul di semua faktor itu,” jelasnya.

Menurut dia, survei LKSP juga menemukan rendahnya pengetahuan warga DKI tentang proses politik lokal yang sedang berlangsung di DPRD.

Hal itu cukup mengejutkan karena tingkat pendidikan warga Jakarta cukup tinggi dan konektivitas mereka memperoleh informasi dari banyak kanal media juga cukup besar.

“DPRD DKI Jakarta memiliki tanggung jawab untuk menyebarluaskan informasi penting yang sedang berlangsung,” katanya.

Pemilihan Wagub, Rawan Politik Transaksional

Direktur LKSP Astriana B. Sinaga menyebut, ada kekhawatiran masyarakat terhadap politik transaksional atau politik uang yang dapat terjadi di lingkungan DPRD DKI Jakarta.

Astriana mengatakan, 68 persen dari 400 responden khawatir anggota DPRD yang berjumlah 106 orang dapat terpengaruh dari politik transaksional.

Sedangkan 24 persen responden memiliki keraguan yang besar dan delapan persen mereka yakin anggota DPRD tidak terpengaruh terhadap praktik tersebut.

“Untuk menepis kekhawatiran tersebut, mayoritas responden sekitar 90 persen,  mengusulkan dilakukan uji kelayakan dan kepatutan kandidat Cawagub DKI secara terbuka dan disiarkan secara luas kepada publik,” kata Astriana.

Ia mengatakan, jumlah responden yang disurvei mencapai 400 orang dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error 4,9 persen.

Metode yang digunakan, kata dia, memakai Modified Probability Sampling, yakni kombinasi antara probability dan non-probability sampling.

“Tahap pertama biasanya berdasarkan pada probability sampling dan tahap akhir mamakai non probability sampling,” ujarnya.

“Dari segi kelompok usia responden yang disurvei beragam, dari usia 17-34 tahun sebanyak 46 persen, usia 33-35 sebanyak 47 persen dan usia 55 tahun ke atas tujuh persen,” ungkapnya. (Faz)