Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan meminta pemerintah mengevaluasi kembali Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang sedang diterapkan.

Evaluasi diperlukan agar anak-anak bisa sekolah tatap muka secara penuh pada Januari 2022.

Langkah evaluasi ini, papar Putra, sangat dibutuhkan karena selama pelaksanaan PPKM, penegakan disiplin dan acuhnya masyarakat menjalankan protokol kesehatan (prokes) berjalan beriringan.

"Dari ledakan kasus varian Delta beberapa bulan lalu kita menyaksikan banyak kerugian yang dialami generasi muda kita, karena tidak bisa sekolah tatap muka dan kali ini kita tak menginginkan adanya ledakan kasus COVID-19 lagi," paparnya.

Menurut Putra selama berlangsungnya pembelajaran jarak jauh (PJJ) para siswa-siswi telah banyak kehilangan pengalaman belajar (learning loss).

“Siswa didik dan mahasiswa terlalu banyak kehilangan pengalaman belajar selama PJJ dan pembelajaran tatap muka menjadi satu-satunya solusi," papar Putra.

Untuk memujudkan hal tersebut, sudah seharusnya protokol kesehatan (prokes) menjadi gaya hidup masyarakat.

"Prokes itu disiplin dijalankan karena kita sayang anak-anak, kita sedang memperjuangkan masa depan mereka agar pendidikan bisa dilakukan di bangku sekolah dan mahasiswa bisa belajar fisik di kampus," tambah Putra.

Karena menurut Putra, vaksinasi dan prokes ketat berjalan beriringan demi mencegah paparan COVID-19.

Selain itu, memasuki musim libur Natal dan Tahun Baru, Putra mengingatkan kembali kepada semua pihak untuk menerapkan terus prokes yang ketat.

Terlebih COVID-19 varian Omicron telah masuk ke Indonesia. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan kasus Omicron pertama di tanah air terjadi di fasilitas karantina Rumah Sakit Wisma Atlet Jakarta.

"Kasus Omicron yang sudah kita konfirmasi satu (kasus) dan lima kasus probable itu terjadi di karantina," kata Budi Gunadi Sadikin.