Jeratan dan Jeritan BBM

Tuesday, 30 Nov 1999 - 00:00 WIB

Jakarta - Pro kontra rencana kenaikan BBM oleh pemerintah masih terus terjadi. Dalam diskusi polemik Sindo radio dengan tema jeratan dan jeritan BBM, Ketua dpp partai demokrat Ikhsan Mojo Meminta dpr dapat segera menyetujui kenaikan harga BBM.

kenaikan ini menurut ikhsan, jangan dilihat dalam satu sisi tapi harus dilihat dari 5 komponen menyangkut disparitas harga, keberpihakan kepada rakyat kecil dengan subsidi BBM yang tepat sasaran, menyangkut aspek lingkungan, dan memberikan masyarakat berupa bantuan yang lebih bermanfaat.


Sementara itu, Pengamat pengamat ekonomi universitas pajajaran
Kodrat wibowo Menegaskan kenaikan BBM tidak lagi bisa ditunda. Hal ini, dilakukan untuk meminimalisir efek yang telah timbul dimasyarakat dengan naiknya harga sembako.

Namun demikian, menurut kodrat kenaikan BBM harus diikuti Dengan efektifitas dan efisiensi serta transpansi belanja anggaran dalam APBN. Efektifitas penerimaan pajak dan sumber pendapatan yang lain, dan Efisiensi belanja dengan dana terbatas tapi maskimal hasilnya untuk rakyat.


Disisi lain, kritik rencana kenaikan BBM juga dilontarkan. Analis energi security Dirgo d. Purbo yang menyanyangkan lemahnya keinginan pemerintah untuk mengoptimalkan produksi minyak dari  sumber daya alam yang ada. Dimana, hingga kini, Produksi pertambahan minyak dan gas belum serius dilakukan yang menyebabkan semuanya harus impor termasuk aspal. Sehingga indonesia memiliki ketergantungan dengan produksi minyak dari luar dan yang mengganggu apbn ketika terjadi kenaikan minyak dunia.

Lain halnya dengan, partai PDI perjuangan. Anggota dpr komisi 11 dari PDI perjuangan Arif budimanta mengatakan  penolakan yang dilakukan PDIP terhadap kenaikan harga BBM bukan karena dasar politik semata tetapi karena dasar konstitusional yaitu  UU No 22 tahun 2011 tentang APBN 2012 memuat harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan.

Arif Budimanta juga  mempertanyakan keberpihakan pemerintah kepada rakyatnya. Karena menurutnya, anggaran subsidi BBM yang untuk kepentingan rakyat jauh di bawah anggaran untuk anggaran untuk menggaji PNS