Kabinet Ribet, Ekonomi Mampet

Tuesday, 30 Nov 1999 - 00:00 WIB
Jakarta - Kondisi perekonomian indonesia terus menurun. Hal ini diantaranya dapat dilihat dengan Harga pangan yang melambung dan melemahnya nilai tukar rupiah hingga tembus angka 14 ribu. Dan ditengah kondisi ekonomi yang terpuruk, kegaduhan politik justru terjadi di dalam pemerintah Jokowi antara wakil presiden yusuf kalla, dengan menko maritim Rizal Ramli terkait pengadaan listrik. 
 
Hal ini menjadi perhatian dalam pembahasan yang cukup hangat dan menarik dalam dialog POLEMIK Sindo Trijaya FM dengan tema " Kabinet Ribet, Ekonomi Mampet" Sabtu (22/8) di Warung Daun, Cikini, Jakarta.
 
Anggota DPR RI Fraksi Nasdem Akbar Faisal menyatakan mengelola negara, tidak boleh dibawa ke ranah luar dan menjadi kegaduhan. Harus diselesaikan secara baik didalam internal pemerintahan. "Kesempatan untuk mengelola negara jangan dibawa ke ranah luar, jangan sampai menjadi ribut. Padahal ada urusan yang harus diselesaikan dengan prinsip ayo kerja," jelasnya.
 
Akbar Faisal mengatakan, Internal pemerintah dan komponen lainnya harus bersatu padu dan untuk menyelesaikan persoalan.
 
"Kita semua harus bersatu padu, karna persoalan negeri harus diselesaikan secara baik," kata Akbar.
 
Akbar Faisal mengharapkan Rizal ramli sedang melakukan pemikiran sehingga kegaduhan tidak lagi. "Menyakini tidak ada lagi kejadian serupa di masa pemerintahan ke depan," harapnya.
 
Akbar juga meminta para Mentri tetap fokus berkerja dalam melaksanakan dan pengambilan keputusan. "Mentri tak perlu memikirkan apa-apa bekerja saja, dan jika di resufle berdasarkan penilaian harus siap," tegas Akbar.
 
Sementara itu, juru Bicara Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin menilai pemerintahan jokowi menggapangkan masalah, terhadap permasalahan ekonomi saat ini.
 
"Harus dipikirkan apa yang harus dilakukan dalam mencari solusi, menanggapi tinggi-nya nilai tukar rupiah dan harga pangan. Jangan mencari kambing hitam terus," tegas Didi.
 
Didi yang juga wakil sekjen partai demokrat meminta Presiden sebaiknya membenahi Mekanisme dan sistem dalam meningkatkan kinerja team work yang baik. "Jangan ada kegaduhan lagi, harus berjalan baik agar tujuan tercapai," harap Didi.
 
Didi meminta, Pemerintah harus berkonsetrasi jangan menggampangkan masalah dengan kerja lebih baik. "Pemerintah harus kerja lebih baik," tutupnya.
 
Disisi lain, sorotan dari sisi pengusaha diungkapkan oleh Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Ismed Hasan Putro. Ismed menilai Pasar butuh kepastian. Pasar melihat pemerintah lemah terhadap mafia pangan dengan Diikuti  harga daging hingga 140 ribu rupiah. "Belum ada tindakan nyata yang dilakukan pemerintah, di malaysia harga daging sapi hanya 40 ribu," ungkapnya.
 
Ismed menilai harus ada kemauan politik untuk menurunkan harga sapi seperti memanggil para pengusaha dan pengimpor daging sapi. "Cari sapi2nya, lihat ketersedian secara menyeluruh daging sapi. jika di timbun harus segera ditindak secara hukum guna menimbulkan efek jera," pinta Ismed.
 
Ismed menjelaskan pemerintah juga sebaiknya meningkatkan fungsi bulog dengan kebijakan impor daging melalui mekanisme antar pemerintah. "Minta bulog, impor daging sapi, melalui g to g tanpa rente dan yakin harga daging sapi  itu bisa 60 ribu," katanya.
 
Selain itu, Ismed juga meminta Hentikan semua pertikaian diinternal pemerintah. "kalau berlanjut, rupiah bisa tembus ke angka 15 ribu. Harus mulai Masuk untuk konsoliasdi dan bangkit," tutupnya.
 
Ditempat yang sama, Ketua Gerakan Indonesia Bersih Adhie Massardi mengatakan pada masa pemerintahan gusdur ekonomi sangat stabil. "Meski pada waktu, terjadi kegaduhan antara presiden dengan DPR," ungkap Adhie.
 
Menurut Adhie, hal ini, karena kinerja kabinet terutama  dimasa presiden gusdur secara ekonomi selalu memikirkan kepentingan rakyat banyak. " Ini karena keberhasilan dari rizal ramli. Yang penting berpihak kepada rakyat," jelasnya.
 
Adhie mengatakan, Untuk itu, pemerintah sekarang juga harus bersikap positif. "Setiap hal, menko harus positif, demi kepentingan dan menyelamatkan rakyat banyak," kata Adhie.
 
Sementara itu, Pengamat Komunikasi Politik Tjipta Lesmana menilai kritik secara terbuka, lebih efektif, karena akan lebih dengar. "Namun Alangkah baik, kritik dilakukan di forum kabinet, jika tidak didengar baru dibawa keluar," jelas Tjipta .
 
Tjipta menyakini rizal ramli memiliki harapan besar terhadap pemerintah jokowi " RR punya ekspetasi besar, sehingga tetap kritis, ingin berbuat banyak," ungkap Tjipta.
 
Tjipta menyakini presiden Jokowi memiliki kepercayaan terhadap Rijal ramli dalam melakukan kritikan internal kinerja kabinet." Jokowi menginginkan RR juga dapat mengawasi kinerja para mentri," kata Tjipta.
 
 
 
 
(Akmal Irawan)