Geger pencopotan Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menarik perhatian publik. Dengan alasan dwi kewarganegaraan membuat pria yang akrab disapa Candra harus merelakan jabatannya. Selain itu, pemerintah pekan depan mulai membahas RUU migas dan minerba di DPR.

Guna memperdalam hal tersebut, Polemik Radio Sindo Trijaya Network menggelar diskusi bertemakan "Geger Arcandra dan Nasib Sektor ESDM" di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (20/8/2016).

Untuk menyelamatkan sektor migas, Presiden Joko Widodo disarankan untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang migas dalam waktu dekat. Hal ini perlu dilakukan untuk menggenjot investasi di sektor tersebut.

Hal itu disampaikan anggota Komisi VII DPR Kurtubi saat diskusi bertajuk ‘Geger Arcandra dan Nasib Sektor ESDM’ di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (20/8/2016).

Pembentukan Perppu dinilai lebih mendesak ketimbang mencari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) baru, untuk menggantikan Arcandra Tahar. “Ini penting agar actionnya cepat,” kata Kurtubi.

Ia menjelaskan, para investor selama ini merasa kesulitan ketika ingin menanamkan modalnya di sektor tersebut. Sebab, mereka harus mengantongi setidaknya 70 izin sebelum dapat berproduksi di Indonesia.

Keluhan itu, lanjut kurtubi, juga disampaikan oleh sejumlah duta besar negara sahabat yang menemuinya.

“Mereka komplain, karena untuk pengeboran saja minimal 70 izin. Mau bawa alat-alat dari luar negeri dipajaki. Ini yang terjadi,” ujarnya.

Ia menambahkan, rencana revisi UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebenarnya sudah masuk di dalam pembahasan di DPR. Namun, meski telah tiga tahun berjalan, proses pembahasan itu tak kunjung rampung.

Untuk itu, ia menilai, Presiden dapat mengambil alih apabila dirasa pembenahan di sektor energy mendesak.

“Kalau pemerintah merasa DPR terlampau lamban, misalnya ini darurat sekali, keluarkan perppu. Maklum, DPR ini kan lembaga politik,” kata dia.

Sementara itu, menanggapi pemberhentian mentri ESDM Archandra Tahar, Anggota Dewan Energi Nasional Syamsir Abduh mengatakan, kerja Arcandra sebagai Menteri ESDM masih sulit dinilai. Sebagai menteri yang baru menjabat 20 hari, tentu kinerja pun belum terlihat untuk bisa menyelesaikan carut marutnya sektor energi di Indonesia.

"Karena itu menurut saya pencopotan ini terlalu prematur. Tantangan yang begitu besar di depan tidak hanya bisa diselesaikan dalam waktu singkat," ujarnya dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya, Sabtu (20/8/2016).

Sementara, Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Arcandra Tahar dari posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menurut Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro patut dapat apresiasi. Dia menilai terkait kasus kewarganegaraan ganda yang dimiliki oleh Arcandra seharusnya dapat menjadi pembelajaran untuk Kabinet Kerja Jilid II.

"Saya kira langkah presiden yang cepat untuk mencopot Arcandra patut diapresiasi. Dan mungkin ini harus menjadi pembelajaran berharga untuk pemerintah ke depannya dalam memilih menteri," kata Komaidi.

Dia menerangkan banyak yang sudah menilai, bahwa  Arcandra itu sudah mulai bergerak dan mengatur pola yang positif di Kementerian ESDM, namun akhirnya dihantam juga. Hal ini menurutnya karena ada ketidaktelitian seleksi untuk memilih menteri sektor energi ini.

"Karena yang paling penting integritas dan kepemimpinan. Kalau hanya berangkat dari tittle dia sebagai profesionalisme, tanpa integritas, itu tidak bisa," sambungnya.

Lanjut dia keahlian pada dasarnya memang dibutuhkan, namun untuk mengelola sektor ini, dimasa sekarang membutuhkan effort dan mengutamakan kontribusi energi yang terpenting. Pasalnya, sektor migas dan energi di Indonesia sekarang sedang dalam masa memprihatinkan.

"Saat ini kontribusi migas di Indonesia turun sekali cuma 6-8%. Dulu bisa sampai 60%. Ini karena masalah yang kombinasi. Produksinya menurun, harga minyak dunia juga masih di USD30-40 per barel. Maka, kita butuh sosok yang punya kepemimpinan dan integritas utamanya. Kalau keahlian bisa disupport. Tapi integritas dan wewenang tak tergantikan," tutupnya.

Ditempat yang sama, Mantan Anggota Tim AntiMafia Migas Fahmi Radhi menilai calon Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) harus memilki jiwa kebangsaan.

Hal ini menyusul Arcandra Tahar yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral yang kemudian diberhentikan, Senin (15/8/2016) karena dianggap memiliki dua kewarganegaraan.

"Integritas juga dibutuhkan, maka dia harus memiliki jiwa merah putih atau kebangsaan. Karena ini menyangkut masalah basar (sektor ESDM)," ujar Fahmi.

Dengan jiwa kebangsaan, Menteri ESDM tidak akan berpihak kepada kepentingan asing. Menteri ESDM merupakan posisi yang strategis.

"Menteri itu harus punya jiwa kebangsaan dan bisa mengembalikan kekayaaan alam bukan buat kepentingan asing," jelasnya.

Kata Fahmi, sebagian besar kekayaan alam Indonesia telah dikuasai oleh pihak asing. Oleh karena itu, Menteri ESDM harus bisa mengembalikan sumber daya alam bagi kemakmuran rakyat Indonesia.

"Fakta yang ada sebagian besar itu kan dikuasai asing. Kalau mendasar pada konstitusi, menteri itu (ESDM) harus mengembalikan sebesar besarnya sumber daya alam bagi kemakmuran rakyat bukan kemakmuran asing," Tutupnya. (produser: DolyRamadhon)