KOALISI rasa OPOSISI

Tuesday, 30 Nov 1999 - 00:00 WIB
Pro-kontra masih terjadi terjadi atas keberadaan PKS di tubuh partai koalisi pendukung pemerintah. Hal ini terjadi ketika PKS memiliki sikap berbeda dengan menolak kenaikan BBM, dan memilih menunggu komunikasi politik langsung dengan presiden SBY dibanding mengundurkan diri. Dalam diskusi polemik di warung daun cikini dengan tema "Koalisi Rasa Oposisi" sabtu (7/4) dijakarta, Divisi komunikasi dpp partai demokrat Hinca Panjaitan mengatakan Pihaknya menyerahkan keputusan final atas keberadaan PKS dikoalisi kepada presiden sby sebagai ketua setgab. Partai demokrat sejauh ini, juga tidak mengajukan nama, jika 3 mentri dari PKS di resufle. Hinca menilai presiden tidak takut atau ragu dalam memutuskan nasib PKS melainkan adalah bentuk kehatian-hatian. Dia menyakini posisi golkar akan terus komitmen mendukung pemerintah hingga 2014 mendatang. Sementara itu, Wasekjen partai golkar Happy bone zulkarnaen menyatakan pihaknya mendukung apapun keputusan presiden atas status PKS. Dan keputusan itu, tetap harus memiliki alasan yang dapat dijelaskan. Bone membantah dan menjamin golkar tidak rakus untuk mengambil 3 mentri PKS di kabinet. Siapapun bisa menggantikan terutama yang lebih profesional jika diputuskan adanya resufle kabinet. Dengan nada yang bersayap, partai golkar akan tetap mendukung pemeirntahan SBY sepanjang untuk kepentingan rakyat. Disisi lain, ditempat yang sama pengamat poolitik UGM Arif Dwipayana menilai Presiden dapat mengambil 3 opsi atas status PKS. Pertama mengganti 3 mentri PKS, sebagian mentri, atau tidak berubah namun rapat2 di koalisi tidak dilibatkan. Sejuah ini, menurut Arif, Sikap Presiden SBY, harus memperhitungkan posisi tawar golkar yang semakin tinggi ketika PKS dikeluarkan dari koalisi. Sebab jika PKS dikeluarkan maka penentu kemenangan diparlemen hanya bergantung kepada golkar. Sehingga memang kehadiran PKS tetap dibutuhkan. Sedngkan PKS saat ini, menurut Arif juga memiliki ketergantungan akses dan logistik agar posisi mentri tetap dipertahankan. Sehingga saat ini, terdapat 2 kelompok dalam internal di PKS mau tetap dikoalisi atau berada diluar yang berarti kehilangan akses dan logistik. Untuk itu, Arif menegaskan presiden harus cepat mengambil keputusan, dengan mempertimbangkan resiko yang ada. Langkah ini agar tidak memperpanjang polemik, sehingga fokus pemerintah bisa beralih kepada masalah2 rakyat.