Pemerintah akhirnya batal mencabut subsidi harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Namun masalah tidak selesai sampai disini. Jutaan rakyat Indonesia harus mengeluarkan uang yang lebih besar, karena harga-harga kebutuhan pokok sudah terlanjur naik, akibat isu kenaikan BBM beberapa waktu lalu.

Pengamat Ekonomi UI yang juga anggota Komite Ekonomi Nasional (KEN), Nina Sapti Triaswati mengatakan, sebagian rakyat Indonesia dirugikan karena tidak jadi naiknya harga BBM. Ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah agar rakyat tidak semakin sengasara. Pertama, pemerintah harus segera menurunkan konsumsi subsidi BBM, yang hampir pasti akan melampaui target. Kedua, menaikkan produksi dan mencari alternatifnya di luar negeri.

“Sebagian besar rakyat Indonesia rugi besar karena tidak jadi naiknya harga bbm” tegas Pengamat Ekonomi UI, Nina Sapti Triaswati dalam diskusi Polemik di Warung Daun Cikin bertema Hemat Energi Rugi (02/06)

Menurutnya, subsidi BBM yang jelas telah menguntungkan orang kaya, dan bukan rakyat miskin. Sehingga pihaknya mendesak pemerintah agar memberlakukan insentif pajak bagi orang-orang kaya, sebagai kompensasi mereka menikmati subsidi BBM. Kemudian mengenakan pajak lebih besar bagi pemilik mobil.

“Semakin mahal mobilnya, maka pajak yang harus dibayarkan per tahun, akan semakin besar” katanya.

Sementara itu, Direktur Pengusahaan PT Perusahaan Gas Negara, Jobi Triananda Hasjim, mengatakan, bahwa harga gas yang berkisar Rp. 3100 per liter, masih jauh lebih murah 40 persen dibandingkan bensin bersubsidi sekalipun. Sehingga gas menjadi alternative pemerintah agar masyarakat beralih dari BBM ke gas. PGN tahun ini, akan segera membangun 33 staisun pengisan bahan baker gas (SPBG) di wilayah Jakarta. Prioritas akan diberikan kepada public transport, seperti busway dan angkutan umum berbahan baker gas.

“Kita akan terus berusaha menambah SPBG, maka pemerintah tidak memaksa rakyat untuk beralih dari BBM ke gas, karena hokum ekonomi akan terjadi, membeli yang lebih murah” tegasnya

Namun Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengaku prihatin. Karena wacana bahan bakar gas, sudah sejak tahun 1987 dibicarakan. Namun hingga kini tidak lebih hanya 20 SPBG yang berdiri.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Demokrat, Achsanul Kosasi mengakui, target subsidi BBM tahun ini sebesar 40 juta kilo liter dipastikan akan segera habis. Agar pemerintah tidak melanggar konstitusi, maka harus ada pengajuan tambahan kuota subsidi BBM melalui revisi APBN-P. DPR kini terus menunggu pengajuan yang akan dilakukan oleh pemerintah.

“ tahun 2011 konsumsi subsidi BBM sebesar 41 juta kiloliter, APBN-P pemerintah minta turun 40juta kilo liter. Dengan kondisi saat ini, maka hamper pasti kuota akan terlampaui” katanya. (ANP)