Jakarta - Ditengah terpuruknya partai politik di Indonesia dengan seringnya anggota partai politik yang tersangkut kasus-kasus korupsi, Partai Nasional Demokrat melakukan terobosan dalam sistem politik Indonesia. Tidak main-main Partai Nasdem yang diperkuat pengusaha nasional Hary Tanoesudibjo ini bakal member ”sangu” untuk setiap calon legislatifnya dalam kisaran Rp 5 M sampai Rp 10 Miliar.

Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat (NasDem), Ahmad Rofiq menjelaskan dana yang dikeluarkan partainya untuk calon legislatifnya bukan bentuk politik transaksional, namun hanya memberikan kesempatan bagi orang yang menginginkan perubahan. "Itu uang halal untuk berkampanye," tegasnya dalam dikusi Polemik Sindo Radio bertema "Jika Caleg Didanai Parpol" di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (23/6/2012).

Namun terobosan mendanai caleg tersebut tidak dilakukan secara sembarang, menurutnya, Nasdem menjaring kader yang mempunyai kredibilitas dan jaringan kuat di daerahnya. "Tidak harus membeli nomor urut, tidak harus milih dapil, cukup orang yang mempunyai jaringan, ketokohan, dan uang kita tidak lihat,"terangnya.

Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti merespon positif terobosan partai yang diperkuat pengusaha media nasional Hary Tanoesudibjo dan Surya Paloh ini. Sebaiknya, ide mendanai calon legislative yang dilakukan Partai Nasdem ini diakui dengan Undang-Undang (UU). "Sebaiknya diakui Undang-Undang (UU), karena ide itu memiliki sejumlah sisi positif yang akan memecah kebuntuan sistem perpolitikan saat ini," ujar Ray Rangkuti.

Ray melihat setidaknya ada beberapa nilai positif dengan ide Partai Nasdem ini seperti pendanaan bagi caleg dapat mengurangi atau bahkan menutup celah korupsi.  “Selama ini membuat korupsi merajalela ialah caleg mendanai sendiri aktivitas politiknya,”jelasnya. Selain itu, proses transaksi akan lebih transparan dan audit mudah dilakukan karena sistem pengeluaran dan pemasukan uang hanya satu pintu. Ketiga, caleg benar-benar fokus pada kepentingan rakyat. "Selama ini yang membuat anggota dewan itu korupsi karena dana aktivitas partai dari dirinya sendiri. Ketika sudah duduk di DPR, ia mencari uang sebanyak-banyaknya untuk keluarga, partai, dan kepentingan aktivitas politiknya. Bukan hanya gaji, tapi uang lebih dari itu,"paparnya.

Lalu bagaimana Indonesia Corruption Watch menilai ide dari Partai Nasdem ini. Anggota Badan Pekerja ICW Ade Irawan berharap langkah yang dilakukan Partai Nasdem ini dapat diikuti oleh partai politik yang lain di Indonesia. “Mudah-mudahan partai lain melakukan hal yang sama, walaupun saya agak pesimistis," kata Ade.

Menurutnya, pendanaan yang diberikan oleh Partai Nasional Demokrat kepada kader yang ingin maju sebagai calon legislatif harus transparan. Pengelolaan keuangan partai harus terbuka dan diketahui publik. "Langkah ini mesti diiringi perlu keterbukaan pengelolaan keuangan, ini tidak hanya pengurus partai Nasdem yang hanya tahu uang ini dari mana dan digunakan untuk apa saja," terangnya.

Ade pun lalu merinci bahwa pengeluaran uang partai untuk atribut pemilu, bukan menjadi bagian yang terbesar, dan harus diwaspadai adanya money politic yang biasa meraup uang yang sangat besar."Pengeluaran terbesar bukan untuk kampanye seperti baliho dan lain-lain. Tapi money politic. Seperti beli sembako, dan pas pemilu kasih uang," tandasnya. Disisi lain, Ade menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang harus dilakukan partai politik. Ia melihat pengelolaan keuangan masjid lebih baik dari pengelolaan uang yang dilakukan oleh partai politik.  "Saya kira partai harus lebih baik pengelolaan uangnya dari masjid, uang dari mana, dan ke mana uangnya. Tiap Jumat, kalau diumumkan berapa uangnya, ke mana saja uangnya digunakan," ungkap Ade

Meski demikian, menurut Ade idealnya, parpol di Indonesia mendapatkan pendanaan dari partisipasi publik. "Idealnya, seperti partai-partai di luar. Mereka sumber pendanaannya dari publik. Karena adanya partai, muncul karena mau memperjuangkan kepentingan publik,"harapnya.

Pemilu 2014 tinggal menghitung hari, jadi kita tunggu kiprah Partai Nasional Demokrat, semoga partai politik yang masih seumur jagung ini dapat memberikan pencerahan bagi politik nasional ditengah parpol yang kerap melakukan praktek koruptif. (IMR/MKS)