Jakarta - Berbagai solusi diterus dicari agar BBM sampai ke tangan rakyat dengan tepat. Penambahan BBM bersubsidi sebesar 4 juta kiloliter yang diajukan pemerintah, harus tepat sasaran ketangan 30 juta orang rakyat yang masih membutuhkan.

Anggota DPR Komisi VII, Dewi aryani, dalam diskusi Polemik Sindo Radio, Sabtu, (15/09) di Warung Daun Cikini, Jakarta menyatakan, tidak setuju bila masalah disparitas harga dijadikan biang keladi jebolnya kuota Bahan Bakar Minyak bersubsidi. Karena menurutnya, pemerintah hingga kini masih belum bisa memberikan alternatif lain kepada pemerintah yakni dengan energi terbarukan. Ia juga menegaskan pemerintah telah gagal menaksir volume kebutuhan mendasar rakyat, yang sebetulnya menjadi tanggung jawab pemerintah sendiri. Pihaknya menyarankan kepada pemerintah untuk memikirkan kedepan bukan hanya mengevaluasi masa lalu. Untuk itu ia lebih mendorong kepada pengembangan Energi Baru dan Terbarukan oleh pemerintah.

Sementara itu, Ery purnomo hadi ketua umum hiswana migas, mengatakan, mendukung rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM yang kandas dalam voting paripurna DPR beberapa waktu lalu. Menurutnya, kenaikan BBM lebih mudah untuk diterapkan. Ia bahkan menyarankan kenaikan BBM dilakukan tiap satu semester secara bertahap sebesar Rp500. Namun karena kenaikan BBM batal dan pemerintah kini beralih ke pembatasan BBM bersubsidi, maka Hiswana Migas pun mendukungnya.

Sedangkan Komaidi notonegoro, wakil direktur Reforminer institute menyatakan, produksi pertamina saat ini tidak sebanding dengan kebutuhan, bahkan BUMN milik pemerintah ini harus impor minyak dari negara lain. Sedangkan terkait agar BBM bersubsidi tepat sasaran, ia mengusulkan ada subsidi langsung. Misalnya dengan penggunaan kartu subsidi dengan berbagai tingkatan orang miskin. Orang miskin yang menggunakan kartu subsidi dapat langsung menggunakan dengan cara menggesek subsidi yang telah disediakan pemerintah. Namun cara ini menurut komaidi, membutuhkan kerja keras pemerintah.

Ditempat yang sama, Joko siswanto direktur BBM BPH migas lebih menekankan agar pemerintah lebih banyak membuat pengawasan. Misalnya membuat MOU antar lembaga keamanan agar BBM bersubsidi tidak disalahgunakan. (Rizky/MKS)