Jakarta - Korupsi seakan sudah mengakar di Indonesia. Terjadi mulai dari pegawai rendahan hingga pemimpin. Anehnya korupsi kini makin menggurita diawali sejak pembahasan anggaran oleh wakil rakyat dan para pejabat yang seharusnya menjadi tauladan bangsa.

Bahkan saking maraknya korupsi, Presiden memberikan surat edaran ke seluruh pejabat menteri dan kepala daerah untuk mencegah praktek kongkalikong dalam pembahasan dan pelaksanaan APBN untuk pembangunan.

Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengatakan, sumber-sumber korupsai datang ketika pembahasan RAPBN antara DPR dan pemerintah. Pihaknya meminta pejabat, menteri dan kepala daerah untuk tidak usah takut untuk mencegah kongkalikong.

"Solusi pencegahan korupsi melalui surat edaran yang ditujukan kepada menteri kabinet indonesia bersatu jilid 2 untuk disampaikan kepada kepala daerah", tegas Seskab Dipo Alam dalam diskusi Polemik SindoRadio di Warung Daun Cikini (6/10).

Menurutnya, arahan presiden untuk mencegah praktek kongkalikong pembahasan dan pelaksanaan APBN untuk pembangunan, telah 11 kali disampaikan presiden baik dalam rapat, sidang maupun pertemuan.

Dipo berharap pemerintah harus memiliki keberanian untuk menolak, jika diajak kongkalikong

Sementara itu pengamat politik Arbi Sanit menjelaskan, kini partai politik yang merupakan gudang politisi yang sangat rawan terhadap praktek korupsi, seharusnya melakukan pencegahan dan penindakan dan perbaikan citra parpol.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiarto, dimana dukungan politik sangat diperlukan untuk pemberantasan korupsi di Indonesia.

Namun Wakil Kordinator ICW Ade Irawan menegaskan bahwa, dibutuhkan pemimpin yang berani dan bersih untuk memberantas korupsi. Menurutnya upaya menyehatkan parpol sangat penting. Karena korupsi politik sumber utama dari korupsi. (ANP)