Mencari pimpinan KPK aja kok repot

Tuesday, 30 Nov 1999 - 00:00 WIB

Anggota Pansel capim KPK Imam Prasojo menyanyangkan adanya permasalahan yang diajukan DPR yang dinilai tidak subtanstif. Hal itu berkaitan dengan masalah jumlah calon, perangkingan serta kesalahan Dokumen LHKPN yang bisa diselesaikan secara mudah.

Seharusnya DPR fokus pada kualitas para calon seperti memprtanyakan alasan dan mekanisne sistem rangking. Dimana hal itu menyangkut, bagaimana mekanisme dan penentuan yang melaui proses panjang dengan perdebatan yang alot.

Sementara untuk masalah rangking capim kpk. Imam Prasojo menegaskan ranking menunjukkan kapasitas yang didasarkan pada hasil ujian yang kemudian diinterpretasikan dalam bentuk skor. Integritas capim KPK juga telah teruji, untuk ranking teratas juga merupakan capim dengan independensi yang mumpuni. Namun, Pansel tak memaksa Komisi III DPR menggunakan rekomendasi dari team pansel dan hanya meminta untuk membaca sumary atau ringkasan dari hasil pansel sebagai bahan pertimbangan.

Disisi lain, Fraksi PDIP DPR mengaku heran dengan tingkah sejumlah fraksi di DPR. Beberapa diantaranya mencoba mengulur fit and proper test capim KPK. Alhasil pemilihan Capim KPK pun tak kunjung rampung. Padahal seharusnya akhir bulan ini sudah kelar.

Sejumlah fraksi di DPR rupanya belum tuntas memilih capim KPK yang akan diloloskan. Akhirnya lobi-lobi terus berjalan, mengabaikan fit and proper test capim KPK.

anggota Komisi III DPR dari FPDIP, Trimedya Panjaitan menuturkan Berbagai modus pun dilakukan, termasuk memperpanjang polemik form laporan harta kekayaan capim KPK yang salah. Padahal semestinya fit and proper test KPK tak terganggu. Namun demikian, sejauh ini Trimedya menyakini  tak ada pemain lain yang mebgintervensi dalam fit and proper test capim KPK.

Komisi 3 juga nantinya akan meminta agar Capim KPK yang terpilih menandatangani pakta integritas. Dimana Fakta integritas ini mengharuskan Pimpinan KPK yang dianggap kinerjanya tidak maksimal akan diminta mundur.

Untuk masalah kinerja Indonesian Coruption Watch-ICW menilai pimpinan KPK nanti juga harus memiliki komitmen dalam menuntaskan kasus.  Menurut wakil koordinator ICW Adnan Topan,
Kasus itu diantaranya rekening gendut polri, century dan kasus nazarudin yang harus dituntaskan.

Untuk itu dpr sebaiknya tetap berhati-hati dalam memilih pimpinan KPK. Jangan sampai mengutamakan loby politik dan menghilangkan integritas dan kualitas pimpinan KPK. Selain itu yang harus tetap diwaspadai adanya pihak lain seperti pengusaha hitam bermain dalam pemilihan pimpinan KPK dalam mengamankan kasus korupsi.