Setahun Wajah Hukum Indonesia

Tuesday, 30 Nov 1999 - 00:00 WIB

Jakarta - Carut marut pelanggaran hukum sepanjang 2012 ternyata terjadi peningkatan dibanding tahun tahun sebelumnya.

Divisi Advokasi Pukat UGM, Oce Madril mencatat sepanjang 2012 persoalan persoalan hukum cenderung sama dari tahun ke tahun seperti skandal hukum di lembaga negara, penegak hukum (Polri,MA), pelanggaran HAM dll.

Yang menarik kata Oce, sepanjang 2012 korupsi yang di lakukan Pemda dan pemprov cenderung meningkat terutama pengelolaan di APBD dan APBN.

"Tahun ini merupakan tahun kongkalikong modusnya mafia anggaran proyek di APBN/APBD"kata Oce.

Pukat UGM juga mencatat,beberapa Kementrian yang sarat indikasi korupsi al Kemenpora(Hambalang),ESDM,Kemenakertrans,Kemenkes serta Kemendiknas.

"Namun baru tahun ini KPK berhasil membongkar skandal hukum di lingkup penegak hukum spt kasus Simulator SIM dan skandal MA,ini sebuah prestasi"tegas Oce.

Sementara itu berdasarkan catatatan Pukat UGM, Partai Demokrat menjadi sorotan publik belakangan ini, pasalnya ada beberapa anggotanya terlibat korupsi dalam proyek pembangunan di Indonesia. Mantan menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Malaranggeng menjadi anggota penutup di akhir tahun ini yang menjadi tersangka dan ditetapkan oleh KPK.

Divisi Advokasi Pukat UGM, Oce Madril mengatakan secara umum korupsi itu melekat pada kekuasaan. Disetiap parpol ada kemungkinan masuk dalam perangkap korupsi itu. "Berdasarkan catatan kami, 10 anggota DPR dijerat korupsi, 6 dari Partai demokrat. Kalau dibandingkan dengan periode sebelumnya, memang agak banyak dan agak ugal-ugalan mafia di Banggar," ujar Oce

Menanggapi kasus mantan Menpora Andi malarangeng,Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, menjelaskan pengunduran diri Andi menunjukkan bahwa dia mempunyai jiwa besar untuk mempertangungjawabkan perbuatannya. Dia bahkan mundur saat tahu bahwa dia dicekal, sebelum surat pencekalan itu dikirim dan sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

"Ini menunjukan bahwa kader partai Demokrat bisa melakukan langkah kesatria seperti itu. Jadi kalau ada yang meminta agar kader partai yang bermalasah harus mundur, partai kami sudah melakukannya," kata Hinca.

Pendapat lain dikemukakan Komisioner Komisi Yudisial (KY), Jaja Ahmad Jayus, mengatakan, korupsi bukanlah suatu hal yang berbahaya dalam sistem demokrasi di Indonesia, namun ada yang lebih berbahaya dari korupsi yakni KN (Korupsi/Nepotisme)

Alasannya, walaupun korupsi diberantas tapi masih ada kolusi dan nepotisme pasti korupsi akan muncul kembali.
 
"Jika ingin memberantas korupsi harus juga memberantas kolusi dan nepotisme, karena korupsi lebih kecil dibandingkan kolusi dan nepotisme," kata Jaja.

Bahaya kolusi dan nepotisme ini, sambung dia, ketika membicarakan suatu anggaran senilai Rp1 triliun yang nantinya harus melalui persetujuan anggota dewan dan terjadi kongkalikong dengan kolusi dan nepotisme, maka akan menyebabkan anggaran tersebut dapat berkurang.
 
"Anggaran tersebut dapat berkurang hingga 20 persen, dan inilah yang lebih berbahaya dari korupsi," tegasnya

Sementara itu Pakar hukum Unika Atmajaya Surya Chandra berpendapat, partai politik merupakan bagian dari elite yang berusaha mempertahankan status quo.

Saat ini seluruh perangkat hukum sudah di bajak oleh elite elite yang berada di luar maupun dalam lingkar kekuasaan.

"Sehingga ada istilah kalo korupsi trus ketangkep itu lagi sial aja!" Kelakar Surya.

Kedepan kata Surya, untuk memberantas praktek KKN, tidak cukup hanya KPK seorang, tetapi diperlukan gerakan kerakyatan termasuk peran dari Media untuk terus mem blow up kasus kasus Korupsi.

Apakah pada 2013 mendatang penyakit kronis korupsi masih menjadi trend? Tanyakan kepada rumput yang bergoyang.."
Hanya ada satu kata: Lawan korupsi....!

(ARS/MKS)