Jakarta – Polemik kasus dugaan korupsi yang kini melanda Partai Demokrat seakan membuka mata seluruh petinggi Negara ini. Pasalnya kasus Hambalang ini menyeret nama-nama tenar diantaranya, Ketua Umum “partai penguasa” Demokrat Anas Urbaningrum, Sekjen Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono hingga Bendahara umum Nazaruddin.  Gelombang dukungan pun kembali berpihak pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bahwa pemberantasan korupsi tidak tebang pilih, siapapun pelakunya harus diberantas.

Kini gonjang-ganjing muncul, karena dalam waktu dekat 10 partai peserta pemilu harus menyetorkan nama-nama daftar caleg sementara (DCS) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Syaratnya DCS wajib ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen masing-masing partai. Sementara Partai Demokrat kini sudah tidak memiliki ketua umum, setelah berhentinya Anas Urbaringrum. Sejumlah pihak menginginkan agar demokrat segera menggelar Konggres Luar Biasa (KLB) untuk memilih calon pengganti Anas.

Menurut wartawan senior BUDIARTO SHAMBAZY, masih ada harapan, jika kasus dugaan korupsi maupun pemilihan ketua umum partai demokrat hingga akhir tahun ini, berjalan sukses, maka diprediksikan partai berlambang mercy ini bisa memimpin pemilu 2014. Ia menilai partai ini memiliki daya tarik cukup tinggi. Karena partai-partai lain juga mengalami hal yang sama.

“Masih ada harapan, jika kedua kubu di demokrat yang kini berseteru berdamai,” kata Budiarto Shambazy, dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya FM, di warung Daun Cikini Jakarta, Sabtu (01/03/2013)

Hal yang sama juga dikatakan mantan wakil direktur eksekutif partai demokrat, Rahmat. Menurutnya, kunci demokrat saat ini berada pada kasus hukum. Jika kader demokrat yang tersangkut hukum bisa dituntaskan, maka demokrat memiliki peluang besar untuk mencalonkan presiden dalam pemilu 2014. Ia menegaskan, kekuatan demokrat ada 2 hal yaitu SBY dan masyarakat bawah.

“Kuncinya di persoalan hukum, dan demokrat memiliki potensi besar pada pemilu 2014,” katanya.

Sementara Pakar Hukum UI, Ganjar LB Bondan menilai, media telah melakukan kesalahan karena telah memberitakan tidak sesuai fakta dan seolah-olah menjadi KPK. Seharusnya, masalah hukum menjadi kewenangan KPK dan politik bersalan sesuai alurnya. Tetapi yang muncul justru media mengarahkan agar KPK menghakimi demokrat.

“Setiap hari media membuat kesalahan dan memberitakan tidak sesuai fakta,” tegasnya.

Wakil Sekjen Partai Demokrat, Ramadhan  Pohan yang hadir di sesi terakhir diskusi memprediksikan, partai demokrat dalam waktu dekat akan menunjuk pelksana tugas (Plt) Ketua umum untuk menjalankan rodal parpol.  Menurutnya, permasalahan yang dihadapi partai demokrat bukan masalah yang mudah. Sehingga pihaknya berharap, kader demokrat yang tersangkut masalah hukum segera mundur, sesuai dengan pakta integritas yang telah ditandatangani.

“Segala sesuatu sangat tergantung demokrat sendiri, jka terindikasi tersangkut masalah hukum, jangan bermimpi memimpin Demokrat,” katanya.

Peneliti Indo barometer, M Qodari mengatakan, hal yang dapat menolong demokrat adalah tidak ada kader tang tersangkut masalah korupsi, segera memilih ketua umum definitive dan kinerja pemerintah harus dinaikkan performacenya. Menurutnya, persepsi negative partai demokrat harus dijawab dengan ketiga hal itu, agar pada pemilu 2014 bisa kembali Berjaya. (ANP)