PESTA DEMOKRASI 2014: Untuk Indonesia Lebih Baik

Tuesday, 30 Nov 1999 - 00:00 WIB

Jakarta - Daftar pemilih tetap (DPT) adalah langkah awal menuju pemilu yang jurdil dan luber. Dimana di DPT terdapat daftar nama-nawa warga masyarakat yang memiliki hak untuk memilih para wakil-nya di tingkat DPR, DPD hingga DPRD dan pemilihan capres-cawapres.

Namun, penetapan DPT kembali mengalami penundaan setelah dipermasalahkan oleh Bawaslu, partai politik dan DPR. Dan Sejauh ini, Komisi pemilihan umum-KPU tetap optimis penyempurnaan Daftar pemilih Tetap (DPT) akan selesai pada 4 November.

Dalam diskusi POLEMIK Spesial SINDO TRIJAYA NETWORK di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Wakil Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengapreasi keputusan KPU yang menunda penetapan DPT atas tradisi atas tradisi musyawarah mufakat. "DPT ini bukan sebagai daftar teknis. Tapi hak konstitusional warga negara untuk memilih. Ini cermin kedaulatan rakyat", tegasnya.

Menurut Hasto pada thn 2009, DPT menjadi alat kemenangan pemilu. Untuk itu dirinya menyanyangkan tidak ada satu pun pihak yang mengaku bertanggung jawab atas kisruh DPT.

"Kementerian dalam negeri dengan indikasi korupsi E KTP tidak bertanggung jawab yang seharusnya menjadi data awal Daftar pemilih," ungkapnya.

Kehawatiran juga muncul dari Partai Hanura. Ketua DPP Partai Hanura Saleh Husin menyatakan DPT beberapa kali Pemilu 2004-2009 selalu bermasalah. Disisi lain, DPR menyetujui anggaran E-KTP yang biaya-nya cukup besar mencapai 5,6 triliun yang bisa dijadikan dasar DPT. "Namun E-KTP bermasalah dan ada indikasi korupsi, Menteri Dalam Negeri, berjanji akan mundur namun tidak mundur,'' jelas Saleh

Menurut Saleh, DP4 sebagai data awal daftar pemilih juga bermasalah, banyak mereka yang sudah meninggal tetap terdaftar. "Kunci utama adalah tentu mendagri yanga paling bertanggung jawab sebagai pemberi data DP4 menjadi fokus bersama," imbuhnya

Konsolidasi juga harus dilakukan diantara para penyelenggara untuk menemukan DPT yang valid. "Pemilu tidak boleh dimaanfaatkan oleh kepentingan kelompok untuk memenangkan kelompok tertentu. Karna Pernah terjadi dan  jangan sampai terualang lagi guna menciptkan pemilu yang berkualitas dan legitimasi yang kuat" tutup Saleh Husin.

Dalam diskusi spesial HUT SINDO TRIJAYA FM ini, Partai Amanat Nasional menilai masalah DPT sangat  terkait dgn kepercayaan terhadap pihak penyelenggara misal KPU, Bawaslu. "Ini suatu bentuk kepentingan bersama dan Partai politik perlu melakukan sinkronisasi DPT dan november 4 november Sebagai finalisasi'' jelas Sekjen PAN Taufik Kurniawan.

Taufik juga menegaskan, semua pihak harus mendukung agar DPT dapat diselesaikan secara baik sehingga menciptkan pemilu yang berkualitas.

Sementara itu, partai penguasa Partai Demokrat menilai perbaikan memang harus dilakukan. Ketua DPP partai demokrat, Didi Irawadi Syamsudin menyatakan Apreasi atas keinginanan semua pihak agar pemilu berjalan baik.

Menurut Didi, jangan mengungkit masalah yang sudah selesai tapi yang harus diperhatikan adalah upaya yang terbaik di pemilu tahun 2014. "Mari kita bersama-sama menciptakan pemilu yang terbaik dan DPT sebagai data hak warga dapat diselesaikan dengan baik," harap Didi.

Kehawatiran yang sama juga muncul di Partai Gerindra. Wakil Sekjen Gerindra Aryo PS Djojohadikusumo Menyatakan Pemilu tahun depan adalah memilih anggota DPR yang mengurusi masa legislasi, anggaran yang berkaitan dengan masyarakat.

Aryo mengharapkan ada perbaikan dan semua persoalan moga sudah diperbaiki. "Apabila data wakil saja nda benar, jadi mewakili siapa? Bawaslu menyebut 10 juta bermaslah dan di Jakarta  ditemukan nama kuntilanak," ungkap Aryo

Sebagai partai yang pernah mengikuti beberapa kali Pemilu, masalah DPT juga mendapat perhatian serius. Ketua umum PBB MS Kaban menyatakan DPT Bisa disederhanakan. Sampah masuk, sampah yang akan keluar. "DPT bisa diyakni akurat. Akurasi yang ditunggu, selama tempo 2 pekan Bisa diterima, untuk menumbuhkan keyakinan" imbuhnya.

Namun Ka'ban menegaskan KPU dan semua pihak harus mengklarifikasi  perbedaan 30 juta yang harus di uji dilapangan dengan mengutamakan segi politik, metodologi sehingga semua pihak bisa yakin.

Sementara itu, menanggapi kisruh DPT para pengamat yang bergerak di bidang pengawasan pemilu juga berkomentar. Ketua Perludem Didik Supriyanto Menyatakan Optimis data pemilih tetap-DPT dapat diselesaikan secara baik. Kontroversi saat ini, menurutnya muncul akibat kehawatiran trauma 2009 yang dinilai amburadul dan sejauh ini, KPU sudah bekerja dengan baik.

Ada 3 persoalan menjadi pemicu DPT bermasalah yakni masalah sistem.manjaerial dan operasional di lapangan. "Sistem, data kemnedagri berbeda dengan kpu yakni Admintrasi pendudukan, dan hak pilih warga negara serta kisruh soal E-KTP" jelas Didik

Meski demikian, Didik menyatakan Optimis, DPT yang akan dihasilkan pada saat ini  terbaik jika dibandingkan pemilu 2009 karena lebih transparan.

Dalam diskusi ini, pengamat pemilu lain juga berkomentar.  Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute Gun Gun Heryanto menyatakan DPT adalah Modal dasar dalam penyelenggraan pemilu. Karena jika dari awal, dpt buruk maka carut marut pemilu hanya tinggal tunggu waktu aja. "Dan seharusnya, Probelm setiap masalah sudah di pahami dan di identifikasi," tegasnya.

Gun-gun mengkhawatirkan  jika  ada problem awal DPT kemudian menjadi efek lain dengan menurunnya partisipasi publik yang terjudi dari pemilu 2004 dan 2009. "Pemilu 2009, partisipasi publik menjadi 79 persen. Jika tidak ada perubahan, bisa mencapai 65 di Pemilu 2014," cemasnya.

(Akmal Irawan/MKS)