Jakarta - 45 Hari lagi kedua pasangan Capres dan Cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa akan memperebutkan kursi kepemimpinan Indonesia untuk 5 tahun mendatang.

Arif Budimanta , Timses Jokowi-JK/Ketua DPP PDI Perjuangan dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya FM di Warung Daun, Cikini, Sabtu (24/05), menyampaikan jika nantinya Jokowi-JK terpilih komitmen dari Jokowi dan JK adalah memberantas mafia ekonomi, karena persoalan utama di Indonesia adalah persoalan ekonomi termasuk di dalamnya mafia impor. Ini dilakukan untuk menjadikan Indonesia lebih baik, untuk melakukan perubahan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Arief juga mengatakan  semua itu membutuhkan prasyarat revolusi mental dan menghadirkan kembali peran negara dihadapan warga negara.

"Ada banyak kejadian intoleransi di masyarakat, seperti siswa yang terkena pelecehan seksual dibwh umur, dimana negara ada dlm keadaan seperti ini? " ujar Arif.

Padahal anggaran pendidikan naik 5x lipat dalam tahun terakhir, anggaran biaya keamanan juga tinggi. Banyak juga kasus anak bunuh diri karena tidak mampu melunasi pungutan yang dilakukan sekolah. Inilah bagian yang terpenting yang akan dilakukan Jokowi-JK menghadirkan peran negara dalam kasus-kasus tersebut. Arief menegaskan dengan track record yang dimiliki keduanya Jokowi dan JK pantas disebut dengan orang yang ksatria, ksatria dalam konteks membela rakyat.

Sementara itu Laurens Bahang Dama, Timses Prabowo-Hatta/Ketua DPP PAN juga menyampaikan bahwa jika terpilih nanti Prabowo-Hatta dalam bidang ekonomi akan memberi modal kerja kepada UMKM krn 98 persen perekonomian Indonesia adalah UMKM, hanya 2 persen perekonomian berasal dari pengusaha besar. Modal kerja ini akan diberikan berupa dana bergulir, begitupun dengan koperasi supaya bisa berkembang dan perekonomian kerakyatan bergerak. Ini sesuai dengan amanah UUD pasal 33 ayat 3. Namun kenyataan saat hasil tambang Indonesia diolah asing sama juga dengan perbankan. Prabowo-Hatta akan melakukan renegoisasi terhadap kontrak yang sudah dilakukan asing supaya sesuai dengan UUD pasal 33 ayat 3.

Untuk tahapan-tahapan yang akan dilakukan paling tidak targetnya 10 persen dari saat ini yg hanya 1 persen saja. Soal perekonomian ini juga terletak bagaimana distribusi barang dan jasa yang disebabkan infrastruktur yang jelek. Pemerintah Prabowo-Hatta akan mempercepat infrastruktur untuk memperlancar arus barang dan jasa sehingga biaya ekonomi tidak tinggi. Laurens mengatakan salah satu fokus pemerintahan Prabowo-Hatta jika nantinya akan melakukan percepatan konektivity bagi jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten. Selain itu akan ada bantuan swadaya perumahan untuk masyarakat miskin termasuk BPJS. Selain itu Laurens juga menyoroti soal anggaran pendidikan 20 persen tapi kualitas pendidikan di Indonesia semakin menurun.

"Penurunan pendidikan di Indonesia karena konsepnya proyek, bukan bagaimana membangun manusianya" tegas Laurens.

Pemerintahan Prabowo Hatta juga akan melakukan perbaikan-perbaikan dibidang pendidikan untuk menciptakan manusia Indonesia yang berkualitas.

Senada dengan Laurens, Ahmad Riza Patria, Timses Prabowo-Hatta/Ketua DPP Gerindra dalam diskusi Polemik mengatakan soal penegakan Hukum Prabowo-Hatta dinilai komitmen dan bersungguh-sungguh dalam penegakan hukum terbukti diantaranya Prabowo-Hatta ingin memberikan peran yang lebih besar kepada KPK, Kejaksaan dan Kepolisian. Dalam berbgaia kesempatan, Prabowo mengatakan Indonesia harus bersyukur dengan adanya KPK dan KPK harus diberi peran lebih melalui proses peningkatana fasilitas dan penyidikan diantaranya meningkatkan anggaran dan SDM dr KPK itu sendiri. Ahmad Riza juga mengatakan Gerindra mempersiapkan Prabowo sejak 6 tahun lalu, sejak Gerindra berdiri, bukan seperti calon lain yang persiapannya 2-3 bulan saja. Semua ini untuk memperbaiki kondisi bangsa. Gerindra memiliki  6 program aksi transformasi bangsa.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan dua kandidat calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Jokowi Widodo-Jusuf Kalla (JK) diminta harus deklarasi anti kampanye hitam.

Deklarasi tersebut sangat penting mengingat visi misi kedua pasangan calon beda tipis atau hampir bisa dikatakan sama.

"Pertama harus menyampaikan baik Pak Jokowo dan JK dan Pak Prabowo pak Hatta dan KPU, Bawaslu, kita mintakan deklarasi untuk menolak secara tegas yaitu kampanye hitam. Karena Pemilihan presiden 2014 harus sarat pencerahan," ujar pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro, saat diskusi bertajuk '45 Hari Mengejar Suara Rakyat' di Cikini, Jakarta, Sabtu (24/5).

Untuk itu, Siti meminta kepada kedua pasangan calon tidak kampanye sekedar mengklaim diri sebagai tokoh paling reformis atau tokoh paling mumpuni mengingat visi misi yang tidak beda jauh itu.

Dengan deklarasi antikampanye hitam, masyarakat bisa mengetahui berapa besar kapasitas masing-masing pasangan calon. Siti mengingatkan pentingnya deklarasi antikampanye hitam mengingat Pilpres hanya diikuti dua pasangan calon. Keduanya akan berjuang habis-habisan untuk merayu dan mendapatkan suara rakyat.

Dalam kontestasi tersebut, masyarakat harus yakin menjatuhkan pilihannya dengan yakin tanpa ada upaya-upaya negatif.

"Berkompetisi menyampaian visi misi sehingga rakyat paham. Apakah visi misi Pak Jokowi-JK lebih bagus katakan dibandingkan Pak Prabowo dan Pak Hatta. Atau sebaliknya.  Atas dasar apa masyarakat sampai pada kesimpulan itu. Itu yang penting," pungkas  Siti Zuhro.

Sementara Abdul Kadir Karding, Timses Jokowi-JK/Ketua DPP PKB mengatakan soal kampanye hitam pihaknya justru menjadi korban.

"Kami jadi korban, mulai isu soal SARA, non muslim, soal Tiongkok, itu semua adalah fitnah " ujar Karding.

Pihaknya setuju tidak boleh ada kampanye hitam. Adapun soal otonomi daerah yang diusung Jokowi-JK ada 8 item, Karding menjelaskan secara garis besar di Indonesia harus dijaga integritas dan jangan sampai Indonesia terpecah karena otonomi. Konsep otonomi yang diusung adalah asimetri yang sudah ada dan memperbaiki bagaimana setiap daerah ini dikelola menjadi suatu cluster-cluster berdasarkan potensi masing-masing. Tujuan otonomi daerah membangun demokrasi yang mensejahterakan di tingkat masyarakat.

"Kedepan jika terpilih Jokowi-JK akan melakukan perbaikan terhadap pembentukan otonomi daerah baru " kata Karding.

Soal penegakan hukum kuncinya 2 hal, seluruh lembaga hukum harus dipastikan memiliki kewenangan yang memadai utk melakukan pemberantasan korupsi, dan tradisi dinegara harus dirubah terutama soal birokrasi yg lebih transparan. Salah satu fokus utama yang akan dilakukan jika Jokowo-JK terpilih adalah bagaimana soal birokrasi di Indonesia ini profesional, dimana pemimpin negara ini harus memiliki integritas, harus mampu menghadirkan pemimpin yang berkualitas.

(Henny Lubis)