Jakarta – Kembali munculnya kasus mafia pajak dengan tersangka Dhana Widyatmika atau DW, membuat masyarakat semakin kecewa dengan kinerja Direktorat Jendral Pajak, khususnya terkait sistem pengawasan pajak, meskipun lembaga ini merupakan yang pertama kali menerima remunerasi atau tunjangan kinerja.

Wakil Sekjen Transparansi Internasional Indonesia (TII), Luky Djani mengatakan, reformasi birokrasi yang dijalankan pemerintah Indonesia sejak tahun 2008 sampai sekarang ini, gagal dan tidak berjalan dengan baik. Kegagalan ini dapat dilihat dengan banyaknya kasus penggelapan pajak dan korupsi yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan Direktorat Pajak dan tidak dapat ditindak serta diusut dengan tuntas.

Menurutnya, upaya reformasi birokrasi di kementrian keuangan, pajak dan bea cukai masih sangat lemah, khususnya dalam sistem pengawasan internal.

Sementara itu, Anggota Komisi Keuangan DPR dari Fraksi Partai Golkar, Nusron Wahid meminta kepada Dirjen Pajak untuk lebih tegas dan galak kepada pegawai yang terbukti 'bandel'. Bahkan ia mendesak jika ada pegawai yang melakukan tindakan korupsi, untuk segera dipecat, jangan hanya diberikan peringatan atau dipindah tugaskan.

Nusron berkeyakinan masih banyak orang baik di Dirjen Pajak. Oleh karena itu, ia mengusulkan kepada tim internal Dirjen Pajak untuk melakukan audit kinerja dari masing - masing kanwil. Terutama yang bertanggung jawab kepada wajib pajak yang besar, dan wajib pajak yang selama ini potensial untuk melakukan penggelapan dan pembajakan pajak.

Komisi XI mendorong kepada Dirjen Pajak untuk mempunyai sistem yang kuat untuk melakukan audit terhadap berbagai bisnis yang ada di sektor migas. (ANP)