Wajah Politik Kita

Tuesday, 30 Nov 1999 - 00:00 WIB

Kebijakan pemerintah seperti kebijakan menaikan harga bahan bakar minyak hingga digulirkannya hak interpelasi DPR, turut campurnya pemerintah dalam masalah di PPP dan Partai Golkar dan masalah lainnya telah menimbulkan kegaduhan politik.


Wakil Ketua DPR Fadli Zon menganggap biasa kegaduhan politik yang terjadi ini. Bahkan kegaduhan politik ini masih dalam koridor konstitusi dan tidak merusak demokrasi Indonesia.


“Sebetulnya disatu sisi terlihat demikian, tapi disisi lain kita harus melihat satu optimisme bahwa kegaduhan dalam politik itu harus dilihat sebagai sesuatu yang biasa. Yang paling penting politik apakah politik ini menuju ke satu perbaikan apa justru menuju kekacauan yang lebih jelek dari tatanan sebelumnya, ini saya kira sangat penting,”kata Fadli dalam Polemik Sindo Trijaya dengan tema Wajah Politik Kita di Warung Daun Cikini Jakarta, Sabtu 29 November 2014.


DPR sebagai representasi dari rakyat, menurut Fadli harus menjalankan fungsinya untuk mengontrol pemerintah. “Di dalam mengontrol pemerintah tentu saja akan terjadi kegaduhan, kritik dan masukan masukan, itu bukan bagian dari kegaduhan, tapi itu fungsi dan itu kewajiban konstitusional yang inheren dan dijamin dalam konstitusi kita,”jelasnya.


Menurut Fadli kegaduhan politik ini terjadi akibat ketidakjelasan dalam pernyataan dan tindakan pemerintah yang menyebabkan terjadinya iregulatis dengan menabrak undang-undang dan aturan main sehingga timbul anomali. “Ini harus diperbaiki,”ujar Fadli.


Sejauh ini perdebatan antara pemerintah dan DPR menurut Fadli  masih sesuai aturan peraturan yang berlaku. “Kita melihat gebrakan awal pemerintah tidak sesuai dengan ekspektasi harapan masyarakat,”tegasnya.


Senada dengan Fadli, Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin juga menganggap apa yang terjadi di dunia politik Indonesia sesuatu yang biasa dan bukanlah kegaduhan. Menurut Irman selama masih dalam konstitusional maka itu harus dilihat bukan kegaduhan tetapi itu masih dalam kerangka relasi yang harus dibangun antar lembaga negara.


“Bayangkan kalau misalnya pemilu sudah berapa triliun kita habaiskan tiap lima tahun kemudian senyap di Senayan sana, wah rugi rasanya, aspirasi kita dimana, gitu kan, naik BBM mereka senyap di sana gimana rasanya, rugi rasanya,”kritiknya.


Irman mengingatan agar istilah kegaduhan politik jangan terlalu dibesar-besarkan. Hal ini merupakan masa yang harus dilewati sebagai konsekuensi dari demokrasi yang dijalankan Indonesia.


“Ketika kita sudah memilih presiden dan presiden yang kita pilih itu terpilih maka tidak serta merta tindakan presiden itu kita amini. Kita pilih dia agar dia melaksanakan kehendak kita,”jelasnya.


Sedangkan Direktur Eksekutif Pol-Tracking Hanta Yuda menilai kegaduhan politik merupakan dinamika dalam yang dinamis dalam dunia politik Indonesia. Yang terpenting Presiden Joko Widodo harus terampil dalam membangun komunikasi politik dan membangun negosiasi politik  dengan DPR agar kegaduhan politik tidak berkepanjangan. (IMR)