BANYAK PILIHAN UNTUK JOKOWI

Tuesday, 30 Nov 1999 - 00:00 WIB

Jakarta - Konflik KPK - Polri tak kunjung usai. meskipun banyak tekanan baik dari ormas, masyarakat, pejabata, poltisi dan DPR, namun hiungga kini Presiden Joko Widodo belum memutuskan siapa yang akan menjadi Kapolri, pengganti Jendral Sutarman.

Semasa kampanye Pilpres lalu, Presiden Joko Widodo kerap menggadang-gadang Nawa Cita atau 9 program pemerintahan Jokowi-JK. Nawa Cita ke 4 yaitu menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

Keberanian dan keterampilan presiden ditunggu untuk memilih Kapolri baru yang bisa memenuhi poin Nawa Cita tersebut. Wakil Ketua DPR Fraksi PAN Taufik Kurniawan berharap Jokowi bisa memilih Kapolri yang tepat agar konsep Nawa Cita tidak berubah menjadi duka cita.

"Jangan sampai Nawa Cita jadi duka cita. Kami di DPR pasti mendukung program pemerintah, mendung Nawa Cita," jelas Taufik, dalam diskusi 'Banyak Pilihan untuk Jokowi' yang digelar Sindo Trijaya, di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2/2015).

Taufik menginginkan DPR dan Presiden sama-sama kuat. Baik DPR maupun presiden bisa menjalankan tugas dalam rangka kesejahteraan rakyat dengan baik.

Ia berharap sepulang dari lawatan ke luar negeri, Presiden tiba di Tanah Air dengan membawa kabar gembira terkait Kapolri baru pengganti Jenderal Sutarman.

"Kita harap minggu ini presiden pulang dari ASEAN, ada kabar gembira untuk kita semua," ujar Taufik.

Karena Kisruh KPK-Polri dianggap sudah terlalu berlarut-larut dan harus segera diselesaikan. untuk itu Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan meminta Presiden Jokowi segera menyelesaikan hal ini dan kembali fokus mengurus rakyat.

"(Presiden Jokowi) Harus fokus pada program-program untuk mensejahterakan masyarakatnya," kata Taufik, dalam diskusi 'Banyak Pilihan untuk Jokowi," tegasnya.

Menurut Taufik, kemiskinan, pengangguran dan persoalan-persoalan lain menunggu untuk diselesaikan. Meski begitu, Taufik memaklumi, masa-masa 100 hari pemerintahan Jokowi-JK merupakan masa transisi.

"Di waktu tiga bulan ini, saya melihat sebagai masa transisi. Masih perlu adaptasi atas situasi sosial, politik, ekonomi dan budaya," ujar politisi PAN ini.

"Terkait pemilihan Kapolri, presiden pernah mengatakan secepatnya (untuk menyelesaikan). Makanya, setelah pulang dari kunjungan luar negeri, Senin atau Selasa kita tunggu," lanjutnya.

Sementara itu, Pengamat politik Hanta Yuda menilai, Jokowi termasuk tokoh yang suka mengulur waktu.

"Kecendrungan Pak Jokowi cenderung mengulur waktu, mencari moment. Politik keseimbangan yang sedang diaminkan kini saya tidak tahu akhirnya bagaimana," ujar Hanta.

Menurut Hanta, mengulur waktu bisa saja untuk mencari pertimbangan yang komprehensif. Akan tetapi lama-lama Jokowi bisa dicap publik sebagai Presiden yang peragu.

"Lama-lama bisa dicap peragu," tuturnya.

"Presiden harus dibantu oleh tim negosiasi politik yang canggih, untuk melawan serangan politik," imbuhnya. (ANP)