Surabaya - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indarparawansa kembali menyerang Walikota Surabaya, Tri Rismaharini. Kali ini Khofifah mempersoalkan anggaran kunjungan Risma ke luar negeri. Di sela rapat koordinasi dan penyerahan DIPA di Grand City Surabaya, Khofifah meragukan jika anggaran kegiatan Risma di luar negeri tanpa APBD Surabaya. 

Karena menurut Khofifah, rata-rata para kepala daerah yang ke luar negeri pasti menggunakan APBD.  Pihaknya bisa memastikan itu karena setiap kepala daerah yang ke luar negeri selalu mengajukan izin kepada gubernur. 

"Setiap kepala daerah yang akan keluar negeri pasti ada suratnya. Nah disurat tersebut juga dilampirkan penjelasan detail tentang agenda apa, termasuk juga biaya dari mana. Rata-rata dari APBD," ujar Khofifah. Meski Risma mengatakan kegiatannya ke luar negeri dibiayai pengundang, Khofifah tidak percaya akan informasi tersebut. 

Bahkan Khofifah membandingkan Risma dengan dirinya saat menjabat sebagai Menteri Sosial. Ketika duduk di kabinet Khofifah mengatakan banyak undangan dari luar negeri dan Khofifah mengaku hanya sekali ke luar negeri dengan uang APBN. 

"Saat saya di Kementrian Sosial agak sering saya mendapat undangan ke luar negeri. Namun saya tidak pernah menggunakan itu, termasuk saat mendapatkan undangan ke Timur Tengah dengan pembiayaan dari mereka dengan menggunakan penerbangan first class untuk 7 orang," ujar Khofifah dengan bangga.

Khofifah juga menengarai ada double budget dalam kegiatan Walikota Surabaya ke luar negeri, yaitu anggaran dari pengundang dan APBD. "Jadi kalau pengundang dapat, berarti double budget atau suratnya salah ketik. Karena ini surat sampai Kemendagri. Mungkin bisa dicek suratnya saya takut salah ketik. Bisa saja kan?," ungkapnya. 

Khofifah pun meminta Pemkot Surabaya untuk memeriksa kembali surat izin yang diterimanya. Termasuk surat izin Risma yang akan berangkat ke Turki pada Desember 2019 mendatang. 

"Sementara saya membaca dari beberapa link berita katanya tidak APBD. Makanya saya menyampaikan jangan-jangan salah ketik. Bisa direvisi kalau salah ketik. Kalau tidak salah ketik, lalu tadi itu lo. Link berita bilang tidak pakai APBD, saya takut double budget. Tapi kalau surat tidak salah ketik dan pengundang juga dapat berarti double budget," ujarnya. 

Sebelumnya, Pemkot Surabaya memastikan agenda kunjungan kerja Wali Kota Risma ke luar negeri tidak menguras APBD. Sebab, mayoritas pembiayaan atau akomodasinya selama perjalanan ke luar negeri itu ditanggung oleh pengundang. Bahkan, tak jarang pula akomodasi itu ditanggung oleh UCLG Aspac (The United Cities and Local Governments Asia Pacific), karena Risma juga menjabat Presiden UCLG Aspac. 

“Ada pemberitaan yang kurang tepat yang harus Pemkot Luruskan. Diantaranya, Bu Wali Kota tidak sampai 14 kali ke luar negeri. Selama 2019 hanya ke luar negeri sebanyak sembilan kali. Ada beberapa agenda ke luar negeri yang batal dihadiri Bu Wali Kota,” kata Kabag Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara, Selasa, (19/11/2019).  

Febri menjelaskan, dari kesembilan agenda tersebut, semua adalah undangan bukan kunjungan kerja inisiatif Pemkot Surabaya. Begitu pula dengan biayanya, mayoritas ditanggung pengundang. Sehingga lawatan tersebut tidak memberatkan APBD Kota Surabaya. (Hermawan)