Kepala BKKBN Minta Penyuluh KB Layani Masyarakat Dengan Perasaan

• Monday, 9 Dec 2019 - 13:35 WIB

Palangkaraya - Digitalisasi membuat nilai-nilai manusia terdegradasi. Oleh karena itu perkembangan revolusi industri 4.0 dengan artificial intelligence tetap harus mengarusutamakan nilai manusia atau manusia tetap menjadi pilar utama pembangunan karena hal tersebut masih sangat penting, seperti di Jepang yang telah mengenalkan society 5.0 berpusat pada manusia dan berbasis teknologi.

Demikian ditegaskan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, pada kegiatan pembinaan kepegawaian Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah, di Aula Kantor BKKBN Kalteng, Senin (9/12/2019).

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dan Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Dwi Listyawardani selaku Plt. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Kepala OPDKB Kabupaten Kotawaringin Timur, serta pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Perwakilan BKKBN Prov. Kalimantan Tengah.

"Sebelumnya saya juga pernah menjadi PNS di pedalaman saya pernah juga Nugal (menanam padi), nyuwar (mencari ikan) dan mandi di sungai mahakam, maka saya paham PNS itu harus menjadi pelayan masyarakat dan saya tahu pelayanan di daerah itu butuh keseriusan. Kemudian sebagai pemimpin atau pelayan masyarakat harus memiliki Ethos (etika), logos (logika) dan pathos (empati) mengutip filsuf Yunani kuno Aristoteles", ungkap Hasto

Kepala BKKBN juga menyampaikan pesan dari seorang pendeta waktu beliau bertugas sebagai dokter di pedalaman Kutai, Kalimantan Timur. "Pak Dokter kalau memperlakukan dan melayani orang lain harus dengan perasaan tapi kalau memperlakukan diri sendiri tidak dengan perasaan hanya fisik saja kalau fisik kita sehat sudah cukup".

Hasto menjelaskan, pentingnya penguasaan product knowledge (hard skill) dan kemampuan menyampaikan kepada masyarakat/pendekatan pada masyarakat (soft skill), bagi penyuluh KB, dokter, bidan dan seluruh ASN yang melayani masyarakat.

"Maka kepada penyuluh KB belajarlah ilmu komunikasi bacalah buku-buku tentang komunikasi, karena akan bermanfaat saat berhubungan dengan masyarakat. Karena komunikasi informasi dan edukasi adalah menjadi pekerjaan kita sehari-hari sebagai pegawai BKKBN," tegasnya.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo juga mengajak ASN BKKBN, untuk menekankan zona integritas wilayah bebas korupsi, melalui tertib administrasi.

"Kita telah mencanangkan ZI WBK/WBBM (Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) maka saya minta kita harus tertib administrasi dan jangan ada pamrih kepentingan pribadi, kalau orang cerdas tapi ada sedikit pamrih/kepentingan maka jadi tidak cerdas," pungkas Hasto.

Sementara itu, Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Dwi Listyawardani selaku Plt. Deputi Bid Pengendalian Penduduk menambahkan, Indikator capaian program KKBPK Kalteng sudah cukup baik bahkan masih diatas rata-rata nasional baik angka fertilitas dan penggunaan kontrasepsi modern (68%).

"Memberi support pada teman-teman di Kalteng untuk menjaga kinerja yang sudah dicapai. Perlu lebih dikembangkan lagi program KB di perusahaan khususnya di Perkebunan," ujarnya. (ANP)