JAKARTA - Duta Besar Belanda untuk Indonesia Y.M Lambert Grijns menghadiri dan membuka Indonesia-Netherlands Security and Rule of Law Update (INLU) 2019 pada 11-12 Desember 2019 berlangsung di Erasmus Huis (Kedutaan Besar Kerajaan Belanda) di hari pertama dan Universitas Atmajaya pada hari kedua.

INLU 2019 adalah sebuah acara dua tahunan yang mengejawantahkan ikatan kuat dan hubungan panjang antara praktisi dan institusi hukum di Indonesia dan Belanda.

Wakil kepala bidang politik Kedutaan Besar Belanda, Brechtje Klandermans mengatakan, acara INLU 2019 untuk mendorong solusi-solusi organik dari dalam negeri dan memperkuat reformasi yang berkelanjutan menuju masa depan bersama yang mendukung Tata Hukum Internasional.

"INLU tidak hanya merayakan 50 tahun kerjasama Indonesia dan Belanda di bidang hukum tetapi juga menghargai kekayaan hubungan antara Indonesia dan Belanda. Ikatan di antara kedua negara melampaui batas negara dan perjanjian kerjasama formal karena berakar pada jalinan kekeluargaan dan hubungan personal antara masyarakat Indonesia dan Belanda," tegas Brechtje Klandermans, saat konferensi pers yang juga dihadiri Staf Ahli Kerja Sama Institusi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Diani Sadia Wati dan Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yanti Fristikawati.

Sementara itu Direktur Nuffic Neso Indonesia, Peter Van Tuijl mengatakan akan ada banyak ahli yang datang dari berbagai institusi hukum di Belanda.

"Kesamaan yang banyak dalam sistem hukum kedua negara membuat pertukaran antara ahli Indonesia dan Belanda menjadi penting dan berguna, terutama dalam mendeteksi tantangan yang dihadapi bersama dalam sistem hukum, serta mencari solusi atas tantangan tersebut," kata Peter Van Tuijl.

Dalam rangkaian diskusi, akan dibahas berbagai isu keamanan dan hukum, termasuk akses untuk keadilan, arbitrase komersial, pendidikan hukum dan kehakiman, reformasi agraris, dan perlindungan lingkungan serta omnibus law untuk lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Acara ini menghadirkan para pembicara profesional dan berkompeten di bidangnya termasuk Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly, Dubes Belanda untuk Indonesia Lambert Grijns, dan Wakil Ketua MA bidang Yudisial HM Syarifuddin. (ANP)