JAKARTA - Minat warga menggunakan jembatan penyeberangan orang (JPO) baru di Jakarta semakin tinggi. Lima JPO yang dibangun lebih artistik, seperti di Jalan Sudirman dan Thamrin, terbukti menarik warga untuk memanfaatkannya. Selain dibuat dengan gaya futuristik, JPO tersebut juga dilengkapi dengan lift, sehingga makin membikin nyaman penggunanya.

Pada 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan akan membangun lagi 11 JPO di berbagai wilayah. Pembangunan akan terus digenjot hingga tahun berikutnya. Hingga 2021 mendatang, Jakarta mematok sudah memiliki 25 JPO yang artistik. Tahun ini JPO yang segera beroperasi ada di wilayah Daan Mogot dan Pasar Minggu. “Sudah 70%. Kami harap 30% selesai sebelum akhir tahun ini," ujar Kepala Dinas Bina Marga Pemprov DKI Jakarta Harri Nugroho.

Harri menjelaskan saat ini ada lima JPO artistik yang beroperasi dengan baik, yakni JPO Jelambar, JPO Sumarno, JPO Polda Metro Jaya, JPO Gelora Bung Karno, dan JPO Bundaran Senayan. JPO yang dilengkapi dengan lift itu mampu meningkatkan kenyamanan pejalan kaki. Pejalan kaki juga mendapat pengalaman baru karena arsitektur JPO sangat indah. Kenyamanan ini juga didukung dengan pedestrian yang makin lebar dan tertata rapi.

Harri mengakui ada beberapa pembangunan JPO yang dilakukan tahun ini mengalami gagal lelang lantaran saat melakukan perencanaan tidak diiringi dengan pembebasan lahan. Begitu perencanaan selesai sudah ditentukan titik pembangunan JPO, ternyata pembebasan lahannya belum selesai. Untuk itu, kata Harri, tahun ini pihaknya melakukan perencanaan yang matang sebelum melakukan pembangunan.

Berdasarkan hasil perencanaan tersebut, sedikitnya ada 11 JPO yang akan dibangun pada 2020, yakni JPO Kyai Caringin (RS Tarakan Busway), JPO Suryopranoto (Petojo Busway), JPO Pos (Pasar Baru Busway), JPO Daan Mogot (Rumah Duka Abadi), JPO Sahardjo (Menteng Pulo), JPO Warung Jati Barat (Masjid Assalafiyah), JPO Warung Jati Barat (Pejaten Village), JPO Jalan Raya Pasar Minggu (FO Tanjung Barat), JPO Lenteng Agung (FO Lenteng Agung-IISIP), JPO Fatmawati (RSUP Fatmawati), dan JPO Sugiono (Masjid Al Abidin).

"Seharusnya ada 18 JPO lagi yang akan dibangun. Hanya, yang baru selesai perencanaannya tahun ini ada 11 JPO," ungkapnya. Sementara sisanya, tujuh JPO lagi, lanjut Harri, diperkirakan akan dibangun pada 2021. Ketujuh JPO tersebut adalah JPO Juanda (Pecenongan Busway), JPO KH Mas Mansyur (Muhammadiyah), JPO Jembatan Dua (Arwana IV), JPO Tubagus Angke (Perdana Kusuma), JPO Tubagus Angke (RPTRA Kalijodo), JPO Sahardjo (SD Menteng Atas), dan JPO Bintaro Permai (FO Bintaro Permai).

Harri menjelaskan, untuk pembangunan satu JPO dibutuhkan anggaran Rp10 miliar. Dasar penentuan lokasi berdasarkan rekomendasi dari Dinas Perhubungan DKI. Pertimbangannya, biasanya di lokasi pembangunan JPO tersebut sering terjadi kecelakaan lalu lintas.

"Semua JPO ini akan kita buat semenarik mungkin, dan tidak akan sama satu sama lain. Semua akan dilengkapi dengan sistem lampu red green blue (RGB) yang bisa menghasilkan 100 warna serta lift bagi lansia dan difabel," jelasnya. DPRD DKI Jakarta juga tidak keberatan dengan niat Pemprov menggenjot pembangunan JPO ini.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menuturkan, JPO akan memudahkan masyarakat menyeberang dengan aman dan nyaman. Terpenting, penggunaan anggaran pembangunan bisa dipertanggungjawabkan, termasuk untuk perawatan dan pemeliharaannya.

Menurut Yuke, JPO di Jalan Sudirman yang diduga menggunakan anggaran koefisien lantai bangunan (KLB) itu sebenarnya juga belum jelas dari mana asal biaya pembangunannya. Jika JPO dari sisa pembangunan KLB Simpang Susun Semanggi, Pemprov DKI Jakarta pun wajib membuka berapa KLB dan kompensasinya.

"Simpang Susun Semanggi berarti belum diserahterimakan asetnya kepada DKI. Kalau JPO itu menggunakan dana KLB yang sama, segera serah terimakan termasuk ketiga JPO tersebut, sehingga jelas perhitungannya,” ujar politikus PDI Perjuangan itu. Jika belum ada serah-terima aset, tentu menjadi tidak mudah dalam pengelolaannya. “Bagaimana perawatannya, kami akan pertanyakan itu," tandas dia.

Ketua Koalisi Pejalan Kaki Ahmad Safrudin menilai bahwa anggaran pembangunan JPO dengan yang menelan dana Rp10 miliar per titik terlalu mahal. Menurutnya, lebih baik anggaran tersebut digunakan untuk mengedepankan keadilan dan pemerataan fasilitas pejalan kaki ke seluruh wilayah DKI Jakarta.

Harapannya, seluruh kawasan DKI Jakarta menjadi mudah terakses bagi pejalan kaki. "Revitalisasi fasilitas pejalan kaki hendaknya jangan tendensius ke perilaku lebih mengedepankan beautifikasi hanya pada kawasan yang dianggap wajah Jakarta; sementara tempat lain, fasilitas pejalan kaki tak dibenahi sama sekali," tegasnya.

(sumber:sindonews.com)