Peneliti Jepang: UMKM Indonesia Harus Go Public

• Friday, 3 Jan 2020 - 19:12 WIB
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menerima Audiensi Peneliti Osaka University Japan Testu Konichi dan Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J. Rachbini di Ruang Kerja Menteri Koperasi dan UKM.

JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, hari ini (3/01) bertemu dengan peneliti dari Universitas Osaka Jepang, Dr Testu Konichi. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam tersebut, Testu Konichi berharap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bisa go public melalui pasar modal atau Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal tersebut merupakan kesempatan besar bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan produk-produknya agar berkembang dan "naik kelas".

"Penelitian saya mengenai pengawasan keuangan di indonesia. Efektivitas pengawasan keuangan di Indonesia, khususnya di pasar modal," tegas Dr Testu Konichi, usai bertemu Menkop dan UKM Teten Masduki di Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Jumat (3/01/2020).

Menurutnya, pasar modal akan bisa berdampak besar dalam mengangkat ekspor produk UKM Indonesia di kancah Internasional. Selain itu, dengan go public maka produk produk andalan UMKM bisa lebih gampang dan diketahui oleh pasar luar negeri.

"Tadi ada diakusi mengenai UMKM di Indonesia. Banyak produk UMKM Indonesia yang berorientasi ekspor ke luar negeri. Seharusnya dapat fokus ke pasar modal karena lebih transparan. UKM harus bisa masuk pasar modal," katanya.

Dr Testu Konichi menegaskan, masuknya UMKM di pasar modal akan mendorong pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Bahkan sektor UKM akan berkembang pesat dengan banyaknya produk yang berorientasi ekspor.

"Pasar modal sebagai suatu alat keuangan. Jika UKM bisa masuk, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan UKM bisa berkembang," katanya.

Selain keinginan agar sektor UKM masuk pasar modal, Peneliti dari Universitas Osaka Jepang ini juga mewawancari Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki terkait keberhasilan memimpin Indonesia Coruption Watch (ICW) dan Forum Aspiraai Indonesia pada tahun 2006. Dimana Teten berhasil membuka kasus manajemen PGN. Wawancara itu akan dituangkan dalam artikel penelitian dan dipublikasikan dalam jurnal.

"Sebagai pribadi Pak Teten di tahun 2006 saat memimpin ICW, Saya wawancarai bagaimana aktivitasnya. Termasuk saat memimpin forum aspirasi indonesia. Saya wawacara mengenai kasus manajemen PGN. Pak Teten aktif berperan aktif," tambahnya.

INDEF Inginkan Percepatan Ekonomi Rakyat

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki juga bertemu dengan para peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef). Mereka membicarakan banyak hal terkait perkembangan dan masa depan UMKM di Indonesia. 

Peneliti dan Ekonom INDEF, Media Wahyudi Askar menjelaskan, ketimpangan ekonomi yang luar biasa akan tertolong dengan pondasi kuat UMKM.

"Saat ini terjadi ketimpangan ekonomi yang luar biasa. Pondasi utamanya adalah UMKM. Upayakan kedepan melakukan percepatan dan fokus lebih baik untuk pengembangan ekonomi rakyat ke deoan," tegas Media Wahyudi Askar

Ia menjelaskan, industri yang paling kuat akibat ketidakpastian ekonomi global adalah ekonomi kecil dan menengah. Menurutnya, perlu upaya menyeluruh dan melibatkan seluruh stakeholder dalam mewujudkan UMKM yang maju.

"Bagaimana pembiayaan kredit ke depan. Libatkan seluruh stakeholder, pakar dan pelaku ekonomi di Indonesia," tambahnya.

Peneliti dan Ekonom INDEF tersebut mengaku bahwa, program Kemenkop dan UKM yang ada saat ini dinilai sudah cukup baik. Namun dibutuhkan untuk lebih fokus dalam UMKM menjadi poin utama dalam diskusi publik dan pakar kebijakan.

"Fokus utama kedepan butuh pengarusutamaan UKM dan menjadi poin utama diskusi publik para pakar kebijakan. Itu yang selama ini luput dari pandangan selama ini," kilahnya.

INDEF juga mengusulkan agar Kemenkop dan UKM memperkuat riset tentang ekonomi usaha rakyat, action riset, efektifkan kebijakan berdasar data riset dan action di lapangan.

"Harus dilakukan dengan melibatkan seluruh unsur. Bukan hanya pemerintah, lembaga internasional dan pelaku usaha UKM," mengakhiri. (ANP)