PANGANDARAN - Jaringan internet yang lemah di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, bakal menjadi kendala petugas program verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

"Kerja petugas DTKS di lapangan menggunakan jaringan akses internet, kami menilai dibeberapa daerah di Kabupaten Pangandaran saat ini masih ada yang akses jaringan internetnya lemah. Ini bakal menjadi kendala petugas saat melakukan input data," ungkap Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Pangandaran Wawan Kustaman, Selasa (18/2/2020).

Wawan mengimbau kepada petugas DTKS yang daerah penugasannya masih lemah jaringan internet untuk melakukan input data secara offline. Sebab, setelah masuk ke daerah yang jaringan akses internetnya kuat data secara otomatis akan terekap.
 

"Program verifikasi dan validasi DTKS ini juga harus sinergis dengan institusi dan OPD lain di antaranya BPS dan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil," papar Wawan. (Baca juga; Pemkab Purwakarta Segera Luncurkan Mobil Internet Berbasis Satelit)

Dia mengatakan, program verifikasi dan validasi DTKS merupakan salah satu tahapan pendataan kemiskinan. "Petugas DTKS yang kami rekrut sebanyak 182 orang kami bekali dengan sejumlah materi melalui pelatihan selama 2 hari dari Selasa hingga Rabu, (18-19/02/2020) dengan mendatangkan narasumber yang profesional," kata Wawan.

Wawan menambahkan, harapan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, hasil kerja petugas DTKS dilapangan menghasilkan data yang maksimal, sehingga penyaluran bantuan untuk masyarakat miskin tepat sasaran.

"Ke depan data DTKS akan menjadi referensi seluruh OPD di Kabupaten Pangandaran, bahkan hingga Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat," tambahnya.

Petugas DTKS ini akan memverifikasi sebanyak 43.181 Kepala Keluarga dengan masing-masing petugas memverifikasi 250 warga miskin. "Jika warga miskin tersebut tidak memiliki KTP maka akan menjadi kendala juga ke petugas dikala melakukan input data," terang Wawan. (wib)

(Sumber : Sindonews.com)