Sukabumi - Beberapa waktu lalu, Presiden RI Joko Widodo pernah mengungkapkan rasa kecewanya atas hadirnya cangkul impor di pasaran lokal. Tak pelak, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dengan sigap memerintahkan kepada kami jajaranya untuk segera menindaklanjutinya, melalui koordinasi dan komunikasi dengan kementerian/lembaga terkait. 

Bersama Badan Litbang Logam Kementerian Perindustrian, PT Krakatau Steel, Setkab, SNI, Bank BRI, dan Sarinah, Kemenkop dan UKM pun berkolaborasi melakukan pelatihan kewirausahaan untuk peningkatan kualitas SDM perajin cangkul dan kualitas produknya. 

Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim menegaskan bahwa pihaknya akan terus memprioritaskan pelatihan bagi perajin cangkul untuk memenuhi kebutuhan cangkul dalam negeri sebagai produk subsitusi impor. "Saya yakin, di negeri ini banyak industri skala kecil yang memproduksi cangkul yang mungkin luput dari sentuhan pemerintah. Ini menjadi prioritas kami agar mereka bisa memenuhi kebutuhan cangkul dalam negeri dengan kualitas produk yang baik", ungkap Arif, pada acara penutupan pelatihan peningkatan kualitas SDM perajin cangkul di Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (28/2).

Berdasarkan data yang ada, sejak 2017, jumlah IKM/UKM perkakas pertanian berjumlah 12.609 unit usaha. Dari jumlah itu, jumlah IKM/UKM produsen cangkul sebanyak 3.000 unit usaha yang tersebar di tanah air. Adapun sentra utama IKM/UKM produsen cangkul berada di empat provinsi. Yakni, Jawa Barat (Sentra Pasir Jambu Soreang dan Sukabumi), Jawa Tengah (Sentra Klaten dan Tegal), Jawa Timur (Sentra Tulungagung dan Kota Pasuruan), serta Banten (Sentra Baros). 

"Kami akan berkoordinasi dengan Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kemenkop dan UKM untuk segera melakukan kurasi terhadap perajin yang layak untuk dilatih agar tepat sasaran", ujar Arif.
 
Arif menambahkan, salah satu tujuan pelatihan ini adalah untuk mempelajari teknik produksi cangkul secara massal dengan menggunakan mesin produksi. Sehingga, kapasitas produksi cangkul dapat ditingkatkan 10 kali lipat dibandingkan dengan cara pembuatan cangkul konvensional. 

"Kelompok perajin cangkul konvensional didorong untuk bekerja kolektif melalui koperasi. Dengan cara berkoperasi mereka akan dapat membeli mesin produksi cangkul yang akan digunakan secara bersama atau factory sharing", jelas Arif.

Bagi Kemenkop dan UKM, ini merupakan pilot project kedua setelah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. "Dengan begitu, ketersediaan cangkul dalam negeri oleh anak negeri harus bisa diwujudkan", tegas Arif.

Menurut Arif,  kolaborasi dan sinergi seperti ini sebagai contoh yang bagus ditunjukan kepada masyarakat luas, bahwa pemerintah hadir pada setiap permasalahan masyarakat. "Tugas kita semua adalah mengkampanyekan untuk mencintai negeri ini dengan sepenuh hati, dibuktikan dengan cinta produk dalam negeri", kata Arif.

Sementara itu, Asdep Pengembangan kewirausahaan Nasrun S menjelaskan, materi pelatihan yang disampaikan fasilitator/instruktur meliputi motivasi kewirausahaan, kelembagaan usaha, bisnis plan, desain dan kualitas produksi, brand (merek), pemasaran, serta mengelola keuangan. 

Nasrun berharap, dengan pelatihan kolaboratif ini dalam waktu dekat sudah kelihatan hasilnya. Karena masyarakat luas sudah lama mengenal cangkul buatan Sukabumi, dan orang juga mengetahui bahwa di kabupaten ini ada banyak produsen cangkul. 

Namun, Akui Nasrun, bisnis cangkul Sukabumi dalam beberapa dekade terakhir ini mulai terdesak adanya serbuan cangkul impor. Perlu dipelihara semua lintas pelaku yakni komitmen para pihak seperti bahan baku dari Krakatau Steel, Kualitas Produk dan pendampingan dari Perindustrian, untuk permodalan dapat dilakukan melalui LPDB KUMKM, apabila pengrajin sudah berkoperasi", kata Nasrun.

Dalam kesempatan itu, salah seorang perajin bernama Muhammad Suhendar mengatakan, apabila ketersediaan bahan baku tersedia dengan harga terjangkau, dan bantuan  teknology peralatan dari pemerintah, dirinya yakin mampu bersaing dengan produk luar. "Dan kita tidak perlu lagi impor cangkul dari negara lain", pungkas Suhendar. (ANP)