JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengoptimalkan peran penyuluh perikanan (pendamping) dalam mempercepat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Skema pembiayaan usaha dari perbankan ini diharapkan mampu menjadi stimulus bagi masyarakat untuk menggeluti dan mengembangkan usaha kelautan dan perikanan dalam negeri. 

Menurut data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan per tanggal 16 Maret 2020, realisasi KUR Sektor Kelautan dan Perikanan periode Januari - 16 Maret 2020 sebesar Rp877,4 milyar untuk 27.512 debitur. Bidang usaha perikanan budidaya paling besar menyerap KUR yakni sebesar Rp343,5 milyar untuk 9.409 debitur, disusul bidang usaha penangkapan ikan Rp248,1 milyar untuk 8.093 debitur, usaha perdagangan (termasuk didalamnya pengolahan hasil perikanan)  Rp212,4 milyar untuk 7.382 debitur, jasa perikanan sebesar Rp68 milyar untuk 2.489 debitur, dan usaha pergaraman Rp5,4 milyar untuk 139 debitur.  

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP, Nilanto Perbowo menyebut, setidaknya ada empat tugas penyuluh perikanan atau pendamping dalam mempercepat penyaluran KUR. Salah satunya, adalah melakukan penjaringan calon-calon debitur dari pelaku usaha potensial yang membutuhkan pembiayaan dan siap dibiayai oleh penyalur kredit program, serta pendampingan mulai dari penyusunan proposal hingga penyelesaian kewajibannya. Pendamping juga berperan membentuk klaster usaha di wilayah kerjanya dengan membangun kemitraan dari hulu hingga hilir baik secara mandiri maupun melalui sinergi dengan unit kerja pusat dan daerah terkait sektor kelautan dan perikanan, serta memfasilitasi pelaku usaha mengakses pembiayaan ke bank pelaksana KUR. Sekaligus melakukan pembinaan agar usaha yang dibangun berjalan optimal. 

"Pendamping ini juga akan melakukan monitoring, evaluasi, dan membuat laporan agar apa yang dikerjakan terukur sehingga bisa dijadikan sebagai bahan perbaikan kebijakan kedepannya ," kata Nilanto saat memaparkan materi Arah Kebijakan Ditjen PDSPKP 2020-2024 melalui video conference ke Menteri Kelautan dan Perikanan  Edhy Prabowo.

Nilanto menambahkan, pendamping tak bekerja sendirian dalam upaya percepatan penyaluran KUR bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan. Ada Pokja Kredit Program yang tugasnya berkomunikasi langsung dengan kreditur (perbankan dan lembaga keuangan lainnya).

Plafon KUR yang dikucurkan pemerintah tahun ini melalui perbankan dan lembaga keuangan lainnya nilainya Rp 190 triliun dengan suku bunga 6 persen. Dari nilai tersebut, pelaku usaha kelautan dan perikanan dapat meminjam hingga Rp 50 juta tanpa agunan.

Melalui percepatan penyaluran KUR ini, lanjut Nilanto, diharapkan usaha kelautan dan perikanan dalam negeri bisa tumbuh. Ditjen PDSPKP membuat target nilai investasi sektor kelautan perikanan pada 2020 mencapai Rp 5,21 trilun dengan nilai pembiayaan melalui kredit program Rp 3 triliun.

"Dari angka itu, volume produk olahan hasil perikanan ditargetkan 6,9 juta ton dan angka ekspor targetnya USD 6,17 milyar pada 2020," terang Nilanto.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyambut baik langkah Ditjen PDSPKP melibatkan penyuluh perikanan dalam mempercepat penyaluran KUR. "Saya sangat setuju menerapkan semua elemen yang kita miliki. Sumber daya penyuluh perikanan kita maupun sumber daya penyuluh mandiri," ujar Menteri Edhy.

Menteri Edhy berharap, penyuluh perikanan benar-benar memberi pendampingan terhadap pelaku usaha agar kredit yang dikucurkan tidak menjadi persoalan di kemudian hari. "Kalau kegiatannya menghasilkan, tentu pengembalian KUR-nya tanpa kendala," urainya. (ANP)