Jakarta - Kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 dengan penyiapan anggaran sebesar Rp. 405,1 triliun, memerlukan dukungan rakyat untuk saling bekerjasama dan pengawalan terhadap implementasi kebijakan dan penggunaan anggaran.

Anggota Komisi IX DPR, Muchamad Nabil Haroen mengatakan, Indonesia punya tantangan berbeda dengan negara lain dalam krisis Covid-19. Penanganan cepat dan tepat, dengan pertimbangan kesehatan, ekonomi, kebijakan publik dan sosial politik menjadi kuncinya.

Diantara yang menjadi sorotan, adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. 

Khususnya pasal 3 PP 21/2020, tentang  pmbatasan sosial berskala besar (PSBB). Menurut Nabil Haroen, PSBB harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

"Indonesia punya tantangan berbeda dalam menangani Covid-19. Kita sudah melihat bagaimana China, Italy, Spanyol, Inggris, Amerika Serikat dan India. Negara-negara besar dengan jumlah kasus Covid-19 yang melonjak mengalami kesulitan masing-masing. Terakhir, kita melihat India yang kacau balau dengan kebijakan lock-down. Indonesia punya tantangan berbeda, jadi kita perlu mendukung kebijakan pemerintah terkait PSBB untuk penanganan Covid-19 ini. Jadi, Indonesia memilih opsi yang mempertimbangkan kesehatan, ekonomi, juga budaya masyarakat kita. Kita perlu menjaga agar tetap ada pergerakan ekonomi yang urgen sembari menjamin ketahanan pangan," paparnya.

Selain PSBB Pemerintah juga menggelontorkan anggaran besar, Rp. 405,1 triliun rupiah untuk penanganan Covid-19. 

"Sejauh ini, saya percaya hitung-hitungan pemerintah dalam situasi krisis ini. Saya kira banyak pertimbangan yang menjadi rujukan sebelum pengambilan keputusan. Rp. 405,1 triliun ini bukan angka yang sedikit. Tapi uang berapapun yang digelontorkan untuk penanganan Covid-19 juga akan sia-sia jika tidak ada prioritas, atau salah langkah. Banyak negara-negara besar dan modern yang tumbang oleh krisis ini, kita bisa melihat apa yang terjadi di Italy dan sebagian negara Eropa. Mereka punya tantangan besar, yang beda-beda tiap negara. Jadi angka Rp. 405,1 itu angka logis, yang harus dikawal bersama agar manfaatnya maksimal," harap Nabil Haroen.

Lebih lanjut ia memuji keberpihakan presiden Jokowi dan jajaran pemerintah, dalam menghadapi krisis ini. Ada insentif untuk listrik gratis bagi 24 juta pelanggan, serta 50% untuk 7 juta pelanggan itu sudah mengcover banyak sekali warga. "Tapi memang belum terlihat detail tentang dukungan penangguhan cicilan bagi nelayan dan petani, dan jaminan ketahanan pangan. Penangguhan cicilan ada seruan presiden, tapi implementasinya masih harus dikawal dengan peraturan jelas," imbuh Nabil Haroen. 

Ia menekankan harus ada mekanisme pengawalan program strategis, agar anggaran besar ini tepat sasaran. "Pengawalan dalam situasi krisis ini sifatnya kan extraordinary, kami dari Komisi IX DPR RI akan koordinasi dengan instansi dan pihak-pihak terkait untuk menentukan langkah terbaik dalam pengawalan anggaran. Yang jelas, berada pada situasi yang membutuhkan kecepatan gerak, sekaligus pengawasan detail dan cermat agar anggaran pemerintah untuk penanganan Covid-19 ini tepat sasaran," pungkasnya. (Mus)