JAKARTA - Pandemi Covid-19 telah mengurangi aktifitas ekonomi kota besar secara signifikan, khususnya di Pulau Jawa. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penularan Covid-19 menempatkan kesehatan masyarakat sebagai prioritas. Namun kita bisa belajar dari pengalaman masa lalu Indonesia. Di saat krisis ekonomi 1998, UMKM dan sektor pertanian seperti produk hortikultura menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Aktifitas ekonomi perdesaan menjadi tulang punggung penciptaan pendapatan di saat perkotaan mengalami perlambatan ekonomi.

Tidak berlebihan jika Indonesia saat ini bertumpu pada aktivitas produksi di desa sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dan menjaga ketahanan pangan nasional. Survei Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA) menunjukkan bahwa seluruh UKM mitra binaannya terdampak Covid-19. Namun dampak yang dialami sektor pertanian, yang notabene berada di desa, jauh lebih kecil dibanding usaha lainnya seperti manufaktur, kuliner, kerajinan, maupun pariwisata. Agar kegiatan produksi terus berjalan, para pelaku usaha mulai beradaptasi dengan keadaan. Dari mulai menerapkan physical distancing hingga menggunakan alat pelindung diri (APD) ketika beraktifitas.

Sonny Harry B Harmadi selaku Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kemenko PMK menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan sejumlah langkah untuk memastikan kemampuan produksi di desa tetap terjaga saat pandemi Covid-19. Program padat karya tunai di desa (PKTD) didorong untuk mendukung pemberdayaan masyarakat desa, khususnya sektor pertanian dalam arti luas.

“Pemberdayaan masyarakat desa agar mereka tetap produktif sangat penting, untuk mengurangi dampak kemiskinan dan memastikan kebutuhan pangan nasional terpenuhi. Kemenko PMK juga telah berkoordinasi dengan Kemendes PDTT agar desa-desa bisa mengaktifkan kembali lumbung desa melalui kegiatan PKTD,” ujar Sonny.

Sesuai arahan Presiden Jokowi, pelaksanaan kegiatan padat karya tunai di desa tetap memperhatikan protokol kesehatan. Menurut Sonny, pemerintah saat ini juga mengambil langkah untuk mengoptimalkan sinergi pendamping dan penyuluh lintas kementerian/lembaga di desa. Melalui sinergi diharapkan kinerja pembangunan desa tetap terjaga baik, meskipun dalam masa pandemi Covid-19.

Desa sebagai lumbung pangan nasional, perlu kerja keras untuk memaksimalkan potensi sumberdaya alamnya, baik di sektor pertanian, perikanan maupun peternakan. Kemendes PDTT bekerjasama dengan Kementan maupun KKP terus memastikan desa tetap berproduksi dan produksinya terserap di pasar dengan memperkuat jaringan logistik. Sebagai tindaklanjut kolaborasi, dalam waktu dekat Toko Tani yang dikelola Badan Ketahanan Pangan Kementan akan disinergikan dengan Bumdes di bawah binaan Kemendes PDTT. Nugroho Setijo selaku Direktur Pengembangan Usaha Ekonomi Desa Kemendes PDTT menjelaskan bahwa pihaknya sedang bekerjasama dengan Perum Perikanan Indonesia untuk penyediaan logistik desa pesisir. Tujuannya agar produksi nelayan terserap di pasar dengan baik.

(FAZ)