Sosialisasi 4 Pilar Terkendala, Kini Beralih Kegiatan Sosial

ANP • Wednesday, 6 May 2020 - 14:05 WIB

JAKARTA – Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dimasa pandemic Covid-19, di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk DKI Jakarta, mengakibatkan roda perekonomian seakan berhenti. Hal tersebut sangat berdampak besar bagi masyarakat yang kurang mampu, karena mereka berhenti bekerja. Untuk itu, Sosialisasi 4 Pilar oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) yang selama ini dilakukan secara tradisional tatap muka, akan dialihkan untuk kegiatan sosial. Sosialisasi 4 Pilar tetap dilakukan, namun melalui virtual.

Wakil Ketua MPR, Arsul Sani M.Si, Pr.M. mengatakan, MPR bersama sejumlah pihakbekerjasama untuk melakukan kegiatan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19. Menurutnya kerjasama dilakukan baik dengan partai politik hingga korporasi maupun BUMN, dengan membagikan sembako maupun membatu kebutuhan masyarakat yang kurang mampu.

“Maka tentu saat ini sosialisasi 4 pilar yang merupakan tugas konstitusiaonal anggota MPR tidak bisa dilaksanakan. Digantikan kegiatan sosial. Setelah merebak pandemic corona, MPR menggalang dan mengajak elemen bangsa dan masyarakat termasuk kororporasi untuk bergerak bersama sama. Kami bekerja bersama pdip dan bumn, hasilnya dibagikan kepada pengemudi angkutan umum. Minggu kemarin, ketua MPR melakukan pembagian sembako,” kata Wakil Ketua MPR dari Fraksi PPP, Arsul Sani M.Si, Pr.M., dalam talkshow di Trijaya Network, Rabu (6/5/2020).

Ia mengakui, pemberlakuan PSBB, telah mengakibatkan banyak kantor yang berhenti beroperasi dan berakibat banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya. Arsul berharap sumbangan tersebut bisa meringankan beban masyarakat, meski ia tidak merinci jumlahnya.

“Yang paling dibutuhkan masyarakat karena kehilangan pekerjaan, konsekuansi psbb. Kehidupannya terganggu dan tidak bekerja. Ini sebagian kecil saja tidak bisa sangkut semuanya,” tambahnya.

Arsul meyakini semua anggota DPR dan DPD yang merupakan anggota MPR, secara perseorangan pasti memberikan bantuan kepada masyarakat, khususnya di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing.

“Bicara orang perorang. Hampir semua anggota DPR DPD, menyumbangkan apa yang diperolehnya di dapilnya masing-masing untuk bantu masyarakat,” ujar Arsul.

Sebelumnya, Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sepakat melakukan pengurangan dan pemotongan anggaran sebesar Rp 27 miliar guna membantu penanganan pandemi virus corona alias Covid-19. 

Hal itu diumumkan Ketua MPR Bambang Soesatyo setelah melakukan rapat pimpinan MPR bersama Badang Anggaran dan Sekretaris Jenderal MPR secara virtual, Kamis (16/4/2020). 

"MPR mengikhlaskan dan menyumbangkan Rp 27 miliar dari anggaran MPR untuk membantu penanggulangan wabah Covid-19,” kata Bamsoet

Ia menambahkan, pemotongan anggaran tak hanya dialami oleh MPR, tetapi seluruh kementerian/lembaga dalam rangka membantu penanggulangan virus coroa. 

Hal itu sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020 yang diteken Presiden Joko Widodo pada 3 April lalu. 

"Pimpinan MPR juga rela tidak mendapat THR untuk penanggulangan Covid-19," ujar dia.  

Kendati anggaran MPR dipotong, sejumlah kegiatan rutin MPR seperti sosialisasi empat pilar akan tetap dilaksanakan di tengah pandemi virus corona ini. 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) memiliki program sosialisasi Empat Pilar MPR sesuai dengan tugas dan wewenang konstitusionalnya. Sosialisasi Empat Pilar MPR yang digagas oleh Ketua MPR 2099-2014 Taufiq Kiemas adalah empat landasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang terdiri dari landasan ideologi, konstitusi, persatuan dan kesatuan, dan semangat keberagaman sebagai modal sosial membangun kekuatan bangsa Indonesia.

MPR terus membumikannya melalui sosialisasi 4 Pilar yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Namun, 3 bulan terakhir kita menghadapi pandemi covid-19.  (ANP)