Jakarta – Kementerian Sosial siap membuka data penerima bantuan sosial sesuai arahan Presiden. Nantinya nama-nama penerima bansos akan dipampang di titik distribusi bantuan.

Dengan cara seperti itu, diharapkan distribusi bantuan juga akan terpenuhi dari aspek transparansi. Mensos Juliari P. Batubara menyatakan Kementerian Sosial kesiapan.

“Untuk keperluan itu, kami akan menulis surat kepada Kepala Daerah yang mendapatkan alokasi baik yang bansos sembako maupun tunai agar mereka menempelkan nama-nama penerima bantuan di kantor kelurahan dan kantor desa,” kata Mensos di Jakarta (06/05).

Bagi Mensos, pembukaan daftar nama penerima bansos, merupakan sinyal positif. Karena menjadi lebih transparan. Masyarakat bisa saling mengawasi. “Kalau ada masalah, bisa diselesaikan di situ. Masyarakat bisa mengadu kepada perangkat kelurahan atau desa,” katanya.

Mensos juga menyatakan, setelah sebelumnya distribusi bansos sembako dilakukan di DKI Jakarta sebagai Tahap I, maka mulai hari ini, distribusi bansos sembako Tahap II mulai menyentuh Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek). 

Nantinya bansos akan diselingi dengan bantuan beras sebanyak 25 kg/keluarga dari Perum Bulog. Pada Tahap II ini masyarakat di DKI Jakarta akan menerima beras, dan di Bodetabek akan menerima sembako. “Namun khusus untuk tahap Tahap I ini, bansos akan dibarengi dengan beras dari Bulog,” katanya. 

Jadi dari enam tahap penyaluran bantuan, sebanyak 4 kali akan disalurkan bansos sembako, dan 2 kali berupa beras. Namun Mensos kembali menyampaikan pesan kepada Pemprov DKI untuk mengajukan nama-nama baru, pada distribusi bansos Tahap III mendatang. 

“Kami mohon penerima adalah nama-nama yang baru. Bukan yang kemarin. Sehingga kita bisa memberikan bantuan untuk orang-orang yang belum terima sama sekali,” kata Mensos.

*Bansos Tunai Tersalurkan*
Mensos juga menyatakan, bantuan sosial tunai (BST) sudah mulai berjalan lewat transfer bank Himbara kemudian juga lewat Kantor Pos. Mulai minggu ini akan disalurkan kepada 1,8 juta KK. Yang melalui bank sekitar 750.000 KK dan yang 1,1 juta KK lewat Kantor Pos.

“Nah ini memang perlu perlu kehati-hatian karena menyangkut transfer. Kan kita juga tidak ingin salah transfer. Nah yang melalui kantor pos nanti akan ada undangankepada penerima bantuan,” katanya. (ANP)