Menteri Edhy Luncurkan Sistem Pembelajaran Daring E-Milea

ANP • Monday, 18 May 2020 - 20:53 WIB

JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo meluncurkan sistem pembelajaran daring (online) Electronic Millennial Learning (E-Milea) sekaligus membuka pelatihan daring bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Senin (18/5/2020).

Pelatihan bertajuk “Transformasi Diklat Berbasis Knowledge Management dan Teknologi 4.0 Menuju Smart ASN 2024” sekaligus peluncuran e-Milea diikuti oleh 439 ASN yang berasal dari seluruh unit kerja eselon I KKP. Kegiatan ini sesuai dengan salah satu fokus pembangunan nasional 2019–2024 yaitu pembangunan sumber daya manusia (SDM), termasuk ASN. 

Sistem pembelajaran daring E-Milea sendiri menyediakan diklat-diklat managerial, fungsional, teknis, dan sosiokultural. Dengan sistem ini, ASN KKP dapat belajar di mana pun dan kapan pun dengan lebih efisien. ASN diyakini sebagai salah satu elemen penting dan utama dalam proses penyelenggaraan pembangunan di industri 4.0. 

“Kita ingin menjadikan kurang lebih 13.500 ASN KKP menjadi SDM yang berkualitas dan kompetitif untuk membantu pencapaian target pembangunan nasional,” tutur Menteri Edhy. 

Menteri Edhy melanjutkan, saat ini Indonesia masih berada di peringkat ke-77 dari 119 negara Global Talent Competitiveness Index dengan nilai 38,04. Guna memperbaiki indeks tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menerapkan Human Capital Management Strategy menuju Smart ASN 2024. 

Smart ASN ini dibutuhkan untuk menghadapi era disrupsi dan tantangan dunia yang semakin kompleks. Smart ASN dimaksud memiliki beberapa kriteria seperti integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, jiwa melayani, jiwa entrepreneurship, jaringan luas, serta kemampuan menguasai IT dan bahasa asing.

“Pelatihan dalam bentuk teknis, manajerial, dan sosiokultural ini merupakan salah satu upaya KKP untuk menciptakan ASN dengan kriteria-kriteria Smart ASN tersebut,” lanjut Menteri Edhy. 

Mandat kebijakan dan perubahan paradigma pengembangan kompetensi ASN juga telah tercantum dalam misi ke-8 Presiden RI  yaitu reformasi pendidikan dan pelatihan ASN berbasis knowledge management. Hal ini disesuaikan dengan tantangan global, top skills 2020, serta hasil penelitian yang menyebutkan bahwa pendekatan pembelajaran klasikal semakin kurang mampu merespon kebutuhan pengembangan pegawai.

Sedangkan pelatihan daring ini, menurut Menteri Edhy, merupakan bentuk transformasi metodologi pelatihan mengikuti era industri 4.0. Selain mengikuti perkembangan zaman, metodologi ini dinilai dapat membantu efisiensi anggaran. 

Berdasarkan Pasal 203 ayat 4, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. Pengembangan kompetensi ini dapat dilakukan melalui e-Learning sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2018. Bahkan e-Learning ini masuk dalam salah satu penilaian reakreditasi Lembaga Diklat Pemerintah oleh LAN.

Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Sjarief Widjaja, mengatakan, pelatihan juga diberikan untuk membina 17 jenis jabatan fungsionl tertentu di bawah naungan KKP. Jabatan fungsional tertentu tersebut adalah: 1) Penyuluh Perikanan; 2) Pengendali Hama Penyakit Ikan; 3) Analis Pasar Hasil Perikanan; 4) Pengawas Perikanan Bidang Penaatan Peraturan Perundang-Undangan; 5) Pengawas Perikanan Bidang Mutu Perikanan; 6) Pengawas Perikanan Bidang Budidaya; 7) Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan; 8) Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir; 9) Pengelola Produksi Perikanan Tangkap; 10) Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap; 11) Inspektur Mutu; 12) Asisten Inspektur Mutu; 13) Pembina Mutu; 14) Asisten Pembina Mutu; 15) Analis Akuakultur; 16) Teknisi Akuakultur; dan 17) Teknisi Kesehatan Ikan.

Menurut Sjarief, secara umum jenis pelatihan yang diberikan meliputi pelatihan budaya kerja, pelayanan publik, dan kewirausahaan. “Melalui pelatihan ini kita ingin membangun budaya kerja yang lebih baik di lingkungan KKP, mendorong ASN KKP memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh stakeholder perikanan, baik di kantor pusat, pelabuhan, bandara, di manapun unit kerja KKP berada, serta membangun jiwa kewirausahaan ASN KKP,” ucapnya.

Adapun metode pelatihan yang digunakan di antaranya ceramah; diskusi melalui live chat/zoom; belajar mandiri dengan mempelajari bahan ajar, modul, melihat video, dan bahan ajar lainnya; mengerjakan quiz; dan praktik membuat video dan mengerjakan studi kasus baik individu maupun kelompok. 

Hingga 17 Mei 2020, pelatihan yang telah digelar melalui platform e-Milea berjumlah 6.204, ditambah dengan 205 pelatihan metode klasikal dan 60 pelatihan metode blended learning. Pelatihan melalui ketiga metode ini telah menghasilkan 5.152 lulusan. (ANP)