Jakarta - Siang tadi, Menteri Sosial Juliari P. Batubara mengecek langsung proses distribusi bansos sembako Bantuan Presiden di dua titik di wilayah Jakarta Selatan, yaitu di RT 01 RW 02  Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru dan di RT 14 RW 001, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak.

Pada penyaluran di lokasi pertama, Menteri Sosial tidak datang sendirian. Ia didampingi oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol Firli Bahuri. Mensos juga didampingi Sekjen Kemensos Hartono Laras, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazaruddin, baik di lokasi pertama maupun kedua.

KPK hadir untuk mengawasi proses penyaluran bantuan sosial sembako agar lebih tepat sasaran, sekaligus mengacu pada pedoman dan memastikan tidak ada tindak penyelewengan di lapangan.

Sebagai bagian dari ikhtiar pengawasan, Kementerian Sosial mengajak Ketua KPK untuk bersama meninjau proses penyaluran bansos di DKI Jakarta, sekaligus melakukan dialog secara langsung dengan para penerima bansos. 

“Saya mengajak KPK meninjau proses penyaluran bansos. Ini sejalan dengan instruksi Presiden agar kami yang ditugasi menyalurkan bansos ada pendampingaan dari institusi seperti KPK, BPKP, LKPP saat pengadaan,” kata Mensos di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (19/5/2020).

Sejalan dengan keterangan Mensos, Ketua KPK menyatakan, kedatangannya melaksanakan fungsi pengawasan. “Kami sengaja datang pada penyaluran bansos untuk memberikan kepastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak menerima bantuan dengan berpegang pada prinsip bantuan harus tepat sasaran,” kata Ketua KPK. 

Berdasarkan pada surat pedoman pelaksanaan program bantuan sosial data penerimaan bantuan sosial adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Jika ditemukan warga yang layak menerima, padahal tidak masuk DTKS wajib dimasukan. Sebaliknya jika ada nama di DTKS, tapi sudah tidak layak menerima harus dikeluarkan. Bansos harus tepat sasaran,” kata Firli.  

Tercatat penyaluran bansos sembako di RW 02 Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, untuk 13 RT, yaitu tahap I sebanyak 709 paket, tahap II kedua (beras) 704 paket, serta tahap III 1.361 paket.

Untuk penyaluran bansos tahap III di DKI Jakarta ada total 2,1 juta KK. Di mana, sebanyak 1,3 juta KK menggunakan anggaran dari Kemensos dan 850 ribu KK dari angaran Pemprov DKI.

“Pada proses penyaluran bansos sembako tahap III di DKI Jakarta menggunakan data _by name by address_ , juga dipastikan tidak tumpang tindih dengan data pada tahap sebelumnya,” kata Mensos. 

Dibandingkan dua tahap sebelumnya, dalam penyaluran bansos tahap III terjadi penambahan penerima bansos, hal itu karena ada data baru yang diusulkan oleh RT RW dan kelurahan. 

“Saya kira itu bagus, ada penambahan penerima bansos di tahap III.  Itu artinya semakin akurat dibanding dua tahap sebelumnya. Jadi, wajar saja kalau di tahap pertama masih terjadi trial and error , ” katanya. 

Dalam penyaluran bansos sembako harus percaya diri bahwa apa yang dilakuan Kementerian Sosial itu semata untuk kepentingan masyarakat, terlebih bagi warga yang terdampak langsung pandemi Covid-19.

“Iya, harus percaya diri ini untuk bantu masyarkat tanpa ada maksud lain dan selalu ingat akan rambu-rambu dan potensi-potensi pelanggaran namun sejauh ini berjalan lancar serta tidak ditemukan potensi penyelewengan,” kata ayah dua anak ini. (ANP)