Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)-RI.

Pemberian opini WTP itu di disampaikan dalam rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta, Senin (22/6/2020), bertepatan dengan hari ulang tahun (HUT) Kota Jakarta ke-493.

"Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian," kata Anggota 5 BPK RI Bahrullah Akbar, Senin (22/6/2020).

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mengatakan, hal itu merupakan penghargaan tertinggi atas proses peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Saya kira cukup bagus ya, di masa kepemimpinan pak Anies ini mendapatkan WTP tiga kali berturut-turut. Nah mendapatkan WTP ini, tentu dalam mengelola sistem keuangan itu sangat bagus lah," ujar Hakim saat dihubungi.

Pria yang akrab disapa Bung Hakim menambahkan, ini merupakan capaian yang membanggakan dan patut disyukuri terlebih prestasi ini didapat bertepatan dengan HUT DKI Jakarta yang ke-493.

"Ini semua berkah, kado yang cukup baik bagi kita semua di Jakarta, semua ini patut disyukuri," tambah Hakim.

Namun, Hakim yang juga anggota F-PAN DPRD DKI Jakarta juga mengatakan, pada tahun 2020 ini tantangan Pemprov DKI Jakarta dalam mengelola keuangan akan lebih berat dibandingkan sebelumnya, karena Pandemi corona (Covid-19) memporak porandakan ekonomi DKI Jakarta, termasuk APBD DKI Jakarta. 

"Ya kuncinya kami tetap mengoptimalkan pengawasan kami tentang program pemerintah, khususnya yang bersifat bansos, yang bersentuhan dengan masyarakat dan tentu dengan pembangunan-pembangunan di jakarta, kami tetap mengoptimalkan fungsi kami sebagai legislatif," Pungkas Hakim.